DetikNews
Jumat 28 April 2017, 15:26 WIB

Hak Angket KPK

Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK

Gibran Maulana Ibrahim - detikNews
Ini Sederet Alasan DPR Gulirkan Hak Angket KPK Paripurna hak angket di DPR/Foto: Lamhot Aritonang
Jakarta - Lewat ketok palu Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, paripurna akhirnya menyetujui hak angket terhadap KPK. Paripurna ini diwarnai walk out saat hak angket disetujui.

Beragam alasan yang jadi dasar usulan hak angket dari Komisi III DPR. Berawal dari alasan penolakan KPK membuka rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani, hak angket juga diajukan karena ingin menyelidiki kinerja KPK hingga urusan anggaran belanja.



Wakil pengusul hak angket KPK, Taufiqulhadi membeberkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepatuhan KPK tahun 2015 mengenai tata kelola anggaran. Dalam LHP KPK tahun 2015, ada 7 indikasi ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

"Satu, kelebihan pembayaran gaji pegawai KPK yang belum diselesaikan atas pelaksanaan tugas belajar. Dua, belanja barang pada direktorat monitor kedeputian informasi dan data yang tak dilengkapi dengan pertanggungjawaban yang memadai dan tak sesuai mata anggarannya. Tiga, pembayaran belanja perjalanan dinas, belanja sewa, belanja jasa profesi pada biro hukum," ujar Taufiqulhadi dalam sidang paripurna di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Keempat, kegiatan perjalanan dinas kedeputian penindakan yang tak didukung surat perintah. Kelima, standar biaya pembayaran atas, honorarium kedeputian penindakan.

"Enam, realisasi belanja perjalanan dinas biasa tak sesuai dengan ketentuan minimal. Ketujuh, perencanaan gedung KPK tak cermat sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran," imbuh anggota Fraksi NasDem.

Selain terkait tata kelola anggaran, Komisi III juga mendapatkan masukan serta informasi terkait tata kelola dokumentasi dalam proses hukum penindakan dugaan korupsi. Seperti terjadi pembocoran dokumen dalam proses hukum tersebut seperti BAP, sprindik dan surat cekal.

"Terdapat dugaan ketidakcermatan dan ketidakhati-hatian dalam penyampaian keterangan dalam proses hukum maupun komunikasi publik, termasuk dugaan pembocoran informasi ke media tertentu sehingga beredar nama yang kebenarannya belum dikonfirmasikan ke yang bersangkutan," jelas Taufiq.

Komisi III juga mendapat informasi ada perpecahan internal di tubuh KPK. "Elemen masyarakat juga menyampaikan ada ketidakharmonisan bahkan sikap insubkoordinasi dari kalangan internal dengan pimpinannya komisioner KPK," terangnya.

Menurut Taufiq, hal tersebut sebelumnya sudah disampaikan pada rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan KPK. Waktu itu wacana pengguliran angket berawal dari keengganan KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani yang diminta Komisi III.

"Hal di atas terkemuka di RDP dengan KPK pada 17-18 April. Secara khusus dalam rapat itu disoroti pencabutan BAP oleh saudari Miryam Haryani karena dugaan mendapat tekanan dari enam anggota komisi III DPR. Hal ini disampaikan pada persidangan Tipikor 30 Maret yang menghadirkan 3 orang penyidik KPK," sebut dia.

Adapun dasar hukum pengguliran angket sebagaimana disampaikan Taufiq, yaitu:

1. Pasal 20 ayat 1 dan 2 UUD 45
2. Pasal 79 ayat 1 huruf b jo pasal 79 ayat 3 UUD 17 tahun 2014 tentang MD3
4. Pasal 199 sampai 2009 UUD nomor 17 tahun 2014 tentang UU nomor 17 tahun 2014 tentang UU MD3
5. Pasal 164 ayat 1 huruf b jo pasal 164 ayat 3 peraturan DPR 1 tentang Tatib.
6. Pasal 169-177 peraturan DPR 1 tentang Tatib
7. Pasal 5 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
8. Pasal 15 UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK
9. Pasal 20 ayat 2 huruf c UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

Adapun pokok materi angket menurut Taufiq adalah DPR berkewajiban menjaga keberadaan KPK agar tak hanya kuat dalam melaksanakan tupoksinya namun juga KPK cermat dan memperhatikan seluruh ketentuan hukum maupun HAM dan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang benar dalam tata kelola termasuk terkait penggunaan anggaran.

Usul angket ini telah diketok oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meski mendapat penolakan lisan lewat interupsi anggota dari Fraksi Gerindra, PKB dan Demokrat. Usai usul disetujui, fraksi-fraksi akan diminta mengirim perwakilan untuk pansus angket KPK.
(gbr/fdn)
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed