Hak Angket KPK, Hanura: Harus Dijamin KPK On the Right Track

Jakarta - Wasekjen Partai Hanura, Dadang Rusdiana menegaskan persetujuan hak angket terhadap KPK bukan bermaksud untuk melemahkan lembaga antikorupsi. Lewat hak angket, DPR ingin memastikan KPK berada di jalur yang benar dalam pemberantasan korupsi.

"Pada dasarnya substansinya kira setuju bahwa ini bukan untuk memperlemah KPK. Tapi kan harus dijamin KPK on the right track," ujar Dadang kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (28/4/2017).

Setelah hak angket disetujui, pembentukan Pansus akan dilakukan usai reses DPR. Masing-masing fraksi akan menyampaikan nama anggotanya untuk masuk dalam pansus

"Cuma tadi Gerindra walk out silakan. Karena inginnya menunggu reses. Yang tidak setuju Gerindra, PKB, Demokrat," sambung Dadang.

Hak angket KPK yang berawal dari penolakan pembukaan rekaman pemeriksaan Miryam S Haryani terkait perkara dugaan korupsi e-KTP. Komisi III membacakan usulan hak angket dalam paripurna penutupan masa sidang.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa kinerja KPK telah mendapatkan penilaian yang baik dari masyarakat. Namun demikian, hal ini tidaklah berarti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas tidak perlu lagi menjadi perhatian ataupun pengawasan tidak perlu lagi dilakukan dalam berbagai bentuknya," ungkap perwakilan Komisi III M Taufiqulhadi di sidang paripurna.

Setelah usul hak angket dibacakan, sejumlah fraksi bersuara. Fraksi Partai Demokrat dan PKB menolak hak angket terhadap KPK. Demokrat menyebut hak angket malah menjadi momentum pelemahan KPK.

"Hak angket menurut kami bisa mengarah kepada pelemahan KPK, dengan demikian Fraksi Demokrat tidak setuju hak angket terhadap KPK," ujar anggota Fraksi Demokrat Erma Suryani dalam rapat paripurna.

Penolakan hak angket juga disampaikan anggota Fraksi PKB Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz Menurutnya hak angket malah melebarkan persoalan.

"Kami dari Fraksi PKB tidak bermaksud menggunakan hak angket, alangkah baiknya persoalan yang ada yang disampaikan pengusul angket mungkin bisa melalui Panja Komisi III sehingga orang-orang bisa memahami betul duduk masalah, kalau hak angket melebar karena tidak memahami duduk perkara Fraksi PKB menolak," ujar Eem.

Penolakan hak angket langsung dikritik anggota Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu blak-blakan soal dukungan hak angket terhadap KPK. Masinton menyindir adanya penolakan terhadap hak angket.

Dia menyebut hak angket sudah disetujui pimpinan dan anggota di Komisi III DPR. Namun tiba-tiba muncul penolakan hak angket yang juga disuarakan di paripurna.

"Dan semua rekan-rekan anggota DPR di Komisi III semua setuju tetapi saya nggak tahu balik badan. Saya menyampaikan dalam konteks keyakinan saya sebagai anggota DPR ada yang harus kita gali dan dalami bukan berarti kita pro koruptor. Tapi kita ingin negara bersih dari korupsi bukan dengan cara cara munafik. Saya sudah bosan dengan politik munafik, jangan bohongi rakyat, politik itu konsisten," tegas Masinton dengan nada tinggi. (fdn/elz)