Menpan RB: Masih Banyak Daerah Nilai Reformasi Birokrasinya C

Jakarta - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur membuka acara pembekalan bagi kepala daerah tingkat kabupaten/kotamadya. Ia menyatakan pada 2016 masih banyak daerah yang memiliki nilai reformasi birokrasi (RB) C.

"Masih banyak yang nilainya B ada 199 daerah, C 139 daerah, bahkan ada yang masih D," terang Menpan RB Asman Abnur di Auditorium Gedung F Lantai 4 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Jl Taman Makam Pahlawan No 8, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (27/4/2017).

Menurutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya nilai RB dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun yang paling mencolok adalah soal belanja pegawai.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Yang merah adalah yang belanja pegawainya masih di atas 50%. Ini berat. Bahkan ada daerah yang belanja daerahnya sampai 80%," kata Asman sambil menunjuk pada data pada layar proyeksi di tengah sambutannya.

Ia menyayangkan hal ini. Menurutnya alokasi belanja pegawai yang terlampau besar akan berdampak pada tidak optimalnya program kerja. Alasannya pasti karena kekurangan anggaran.

"Mau bikin (program) apa lagi semua APBD-nya habis buat belanja pegawai. Dari 509 kabupaten/kota ada 134 daerah yang belanja pegawainya lebih besar dari belanja publiknya," ungkapnya.

Asman mengimbau agar kasus semacam ini dievaluasi kembali. Belanja pegawai tetap harus dikurangi untuk merealisasikan visi dan misi yang menjadi program kerja dalam janji kampanye dulu.

Selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai buruk juga bisa diperoleh dari inefisiensi penggunaan anggaran, pembinaan ASN, dan akuntabilitas kinerja.

"Kalau gagal penyelenggaraan negara, gagal juga bapak ibu semua," pungkasnya. (idh/idh)