Tolak Hak Angket, Fraksi Gerindra: Jangan Ganggu KPK

Jakarta - Partai Gerindra menolak usulan pengguliran hak angket untuk KPK membuka rekaman BAP Miryam S Haryani, tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP. Usulan itu digulirkan Komisi III.

"Sikap fraksi kita clear, menolak berkaitan dengan rencana pansus," ujar Sekretaris Fraksi Gerindra, Fary Djemi Francis di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2017).

Menurut Djemy, Komisi III cukup menggelar rapat kembali untuk meminta klarifikasi dari KPK soal rekaman BAP Miryam. Angket ini juga berpotensi melanggar undang-undang yang ada.

"Pertama, kalau memang belum mendapat informasi, ya kita minta cukup dipanggil aja dari rapat dengar pendapat dan sebagainya. Kedua, berkaitan dengan Pansus, itu kita belum mendapatkan paling tidak tiga unsur di MD3 yang berkaitan, apakah itu berpotensi melanggar UU, kedua apakah ini berdampak strategis bagi masyarakat umum," sebutnya.

"Saya kira kan KPK sekarang sedang menangani secara hukum ya. Jadi jangan diganggu dulu lah," sambungnya.

Gerindra sampai sekarang menyatakan menolak angket KPK. Jika ada anggota yang tanda tangan, Gerindra akan menariknya.

"Tapi kan sebagai fraksi belum menyatakan pendapat, dan pendapat fraksi sampai sekarang ini menolak. Kalau fraksi tidak ada, diperintahkan untuk tidak. Tapi saya tidak tahu. Setahu saya tidak ada tandatangan selain Desmond karena sebagai pimpinan komisi Pak Desmond. Saya akan cek, kalau ada saya tarik," tegasnya. (gbr/imk)