DetikNews
Kamis 27 April 2017, 09:33 WIB

Lembong Keluhkan Obesitas Regulasi, Ahli: Sudah Aku Duga

Andi Saputra - detikNews
Lembong Keluhkan Obesitas Regulasi, Ahli: Sudah Aku Duga Thomas Lembong (ari/detikcom)
Jakarta - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengeluhkan obesitas regulasi yang membengkak dalam lima bulan terakhir. Akibatnya, investasi di Indonesia menjadi terhambat.

"Sudah aku duga," kata ahli perundang-undangan Dr Bayu Dwi Anggono saat berbincang dengan detikcom, Kamis (27/4/2017).

Dugaan Bayu sudah diprediksi jauh-jauh hari. Sebab, dalam satu tahun terakhir, Kemenkum HAM sudah menyiapkan program perampingan regulasi, tetapi lingkaran Istana belum merespons. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar regulasi dirampingkan.

"Sangat disayangkan selama beberapa waktu ini para pembantu Presiden ternyata tidak melaksanakan perintah Presiden untuk segera melakukan reformasi regulasi atau penataan regulasi. Artinya, reformasi regulasi belum menjadi gerakan, tetapi masih sebatas wacana," ucap Bayu.

Baca Juga:
Pakar Hukum UGM Minta Tim Reformasi Regulasi Bersifat Ad Hoc

Dalam pandangan Bayu, bukannya menggubris perintah Presiden untuk melaksanakan reformasi regulasi, saat ini sikap kementerian sektoral justru sebaliknya. Mereka makin berlomba-lomba membuat regulasi setingkat Permen yang justru menyulitkan daya saing Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Kepala BKPM.
Lembong Keluhkan Obesitas Regulasi, Ahli: Sudah Aku DugaBayu Dwi Anggono (ari/detikcom)

"Kondisi ini tidak bisa dibiarkan terus, perlu tindakan nyata dari Presiden untuk mewujudkan reformasi regulasi," ujar Direktur Puskapsi Universitas Jember itu.

Adapun tahapan yang pertama adalah Presiden segera membuat suatu perintah dalam bentuk peraturan presiden yang memerintahkan tim lintas kementerian untuk mencabut regulasi bermasalah. Isi tim bisa saja terdiri dari Kementerian Hukum, Kementerian Dalam Negeri, dan BKPM. Tugasnya melakukan inventarisasi dan evaluasi serta memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai pencabutan regulasi yang bermasalah tersebut.

"Tanpa ada perintah nyata dalam bentuk peraturan presiden tentang reformasi regulasi atau penataan regulasi, maka sulit rasanya dapat dilakukan amputasi terhadap regulasi bermasalah. Mengingat pengalaman dari berbagai negara yang sukses melakukan reformasi regulasi adalah pemangkasan atau amputasi regulasi bermasalah bukan dilakukan oleh kementerian pembentuk melainkan langsung oleh Presiden berdasarkan rekomendasi tim khusus lintas kementerian," tutur Bayu.

Sebagaimana diketahui, semangat deregulasi dan reformasi ekonomi yang digaungkan pada awal-awal masa pemerintahan Jokowi-JK tampaknya mulai mengendur. Setelah deregulasi besar-besaran selama 2 tahun, dalam 5 bulan terakhir pemerintah malah membuat banyak aturan baru yang menghambat investasi.
Sekarang ini kondisi agak rawan, riskan untuk PMA dan juga investasi.Thomas Lembong










"Sekarang ini kondisi agak rawan, riskan untuk PMA (penanaman modal asing) dan juga investasi. Menurut saya, kendurnya semangat deregulasi dan momentum reformasi ekonomi. Saya mau menegaskan lagi, dalam 4-5 bulan terakhir yang kita lihat bukan deregulasi, tapi reregulasi. Ada persyaratan dan perizinan baru, bukan penyederhanaan," kata Lembong dalam konferensi pers di gedung BKPM, Jakarta, Rabu (26/4).
(asp/dha)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed