.webp)
Wali kota yang akrab disapa Hendi ini berharap penghargaan itu mendorong aparatur Pemerintah Kota Semarang untuk mengevaluasi kinerja selama ini.
"Hal yang kurang segera diperbaiki. Ke depan bekerja lebih giat lagi dalam melayani masyarakat dengan berbagai urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah," ujar Hendi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (26/4/2017).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Berikan layanan yang cepat, mudah, dan pasti untuk memberikan kemudahan iklim usaha," kata Hendi.
Ia menekankan hal terpenting dari penghargaan itu dapat berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pelayanan terhadap masyarakat semakin dioptimalkan. Semarang di tahun 2016-2017 memiliki sejumlah program unggulan di berbagai bidang.
Kampung Tematik disulap dari wilayah kumuh menjadi daerah wisata dengan berbagai tema. Kredit terendah se-Indonesia (Kredit Wibawa) diluncurkan guna membantu pelaku UMKM dalam permodalan usaha.
Si Cepat Ambulance Hebat memberikan pelayanan gawat darurat seperti memberi pertolongan kepada korban kecelakaan, darurat medis, dan kondisi gawat darurat lainnya.
Penataan pedagang di beberapa pasar yang sebelumnya kumuh kini menjadi sebuah daya tarik wisata tersendiri. Terakhir adalah menata Kota Lama agar menjadi warisan dunia UNESCO pada 2020.
Penataan seperti pengentasan Kota Lama dari rob dan banjir, penataan pedagang kaki lima, dan penyelenggaraan berbagai acara di kawasan tersebut menjadi magnet wisatawan.
Penghargaan tersebut diberikan saat peringatan Hari Otonomi Daerah XXI tahun 2017 di Alun-alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/4/2017). Penghargaan berupa piagam dan plakat diserahkan oleh Wiranto mewakili Presiden Jokowi.
Penghargaan tersebut didasarkan atas penilaian terbaik dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2015 terhadap laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah 2015 yang dilakukan oleh Kemendagri dan BPKP.
Untuk penilaiannya, 900 lebih indikator penilaian yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri dalam menentukan kota dengan kinerja tertinggi atau terbaik nasional. Penentuan itu berdasarkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, informasi keuangan daerah, laporan kinerja instansi pemerintah daerah, dan indikator lainnya, semisal kebijakan, kelembagaan, dan SDM pada otonomi daerah.
Dalam sambutannya, Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah provinsi memiliki peran penting dalam mengkoordinasikan seluruh proses pengelolaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, dia meminta para gubernur berkoordinasi secara efektif kepada bupati dan wali kota yang ada.
Hal tersebut bertujuan agar terwujud sinergi pembangunan sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan daerah.
"Selamat bagi yang tadi telah mendapatkan penghargaan dan apresiasi dan yang belum barangkali dan mudah-mudahan hanya merupakan penghargaan dan apresiasi yang tertunda. Tentu pada saat-saat berikutnya akan mendapatkan atensi yang sama," ucap Wiranto. (nwy/ega)
