Berkas Tak Komplit, DPRD-KPUD DKI Tunda Bahas Korupsi Pemilu

Jakarta - DPRD DKI Jakarta terpaksa menelan pil pahit, ketika mengetahui dokumen-dokumen pengadaan barang kebutuhan pemilu yang dibawa KPUD DKI Jakarta tidak lengkap. Rapat yang membahas dugaan mark up KPUD pun ditunda.KPUD DKI diberi waktu untuk melengkapi data hingga Rabu (27/4/2005) pukul 12.00 WIB. DPRD DKI Jakarta dan KPUD DKI Jakarta memutuskan akan melanjutkan rapat pada Jumat (29/4/2005).Demikian yang mengemuka dalam rapat antara DPRD DKI Jakarta dengan KPUD DKI Jakarta mengenai dugaan mark up pengadaan barang kebutuhan pemilu 2004 di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, DKI Jakarta, Senin (25/4/2005)."Kami belum siap karena tim dari sekretariat KPUD yang mengurusi masalah administrasi sedang menjalani pemeriksaaan di BPK. Kalau KPU kabupaten sedang diperiksa BPKP," kata M Taufik, ketua KPUD DKI Jakarta menjawab pertanyaan Ketua Komisi A Achmad Suaidy tentang laporan pengadaan barang.Jawaban tersebut langsung dihujani protes sejumlah anggota dean. Salah satunya, Radja Natal Sitinjak dari Fraksi Partai Damai Sejahtera."Kami menyesalkan ketidaksiapan KPUD, ini penyusunan administrasi yang acak acakan. Kalau besok tidak ada lagi maka akan ada sikap dari komisi A," tandas Radja.Hal yang senada disampaikan Fraksi P-KS Rois Hadayana Syaugie."Kalau dilanjutkan, rapat tidak relevan karena KPUD tidak bisa berikan dokumen lebih baik ditunda," pinta Rois."Saya minta dilengkapi Rabu. Kalau hari Jumat belum ada maka tidak bisa ditunda lagi. Kita ambil kesimpulan, kalau KPUD lembaga yang suka menunda nunda," lanjutnya.Ketua Komisi A Achmad Suaidy akhirnya memutuskan menunda rapat pada Jumat (29/4/2005)."Kita tunda kembali rapat sampai Jumat untuk melengkapi data KPUD harus menyerahkan hari Rabu pukul 12.00 WIB," kata Achmad.Bantah Ulur WaktuKPUD DKI Jakarta membantah anggapan pihaknya telah mengulur-ulur waktu dengan tidak memberikan dokumen pengadaan barang secara lengkap."Saya kira memang banyak yang mesti diberesi, kita lagi jalan proses pemeriksan. Mungkin sekretariat KPUD secara teknis lagi mengalami berbagai pemeriksaan dari BPK dan BPKP," kata M Taufik usai rapat. Anggota KPUD DKI A Riza Patria juga melakukan pembelaan. "Nggak mengulur waktu, kita antara anggota KPU dengan Sekretariat KPUD yang latar belakangnya berbeda seperti dari dinas kebersihan, trantib dan kesejahteraan pembangunan saling mendukung satu sama lain," papar dia. (aan/)