Selain Dibui 9 Tahun, Hak Politik Andi Taufan Tiro juga Dicabut

Jakarta - Mantan anggota DPR Andi Taufan Tiro divonis 9 tahun penjara karena terbukti menerima suap Rp 7,9 miliar terkait proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, hak politik Andi juga dicabut selama 5 tahun setelah menjalani hukuman.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan terdakwa untuk duduk di dalam jabatan politik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani hukuman," kata ketua majelis hakim Fasal Bahri saat membacakan surat putusan di PN Tipikor, Jl Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (26/4/2017).

Andi Taufan merupakan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) yang terpilih sebagai anggota DPR periode 2014-2019. Hanya saja ia tersandung kasus suap sebelum masa jabatan habis.

Andi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada April 2016 silam. Saat statusnya berubah jadi terdakwa, Andi dituntut jaksa dengan pidana 13 tahun penjara.

Andi disebut menerima suap sekitar Rp 7,4 miliar terkait proyek Kementerian PUPR untuk wilayah Maluku dan Maluku Utara. Uang berasal dari dua pengusaha yakni Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, dan Direktur Utama PT Martha Teknik Tunggal, Hengky Poliesar.

Hakim selanjutnya menyatakan Andi Taufan terbukti menerima suap. Hanya saja vonis yang dijatuhkan tak setinggi tuntutan jaksa. Andi divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidair 6 bulan kurungan.

Ditanya mengenai vonis tersebut, Andi menyebut hakim tak memperhatikan fakta hukum yang ada. Ia juga menilai hakim tak adil dengan vonis yang dijatuhkan terhadapnya.

"Saya sebetulnya berharap hakim dapat mempertimbangkan fakta persidangan. Tapi ternyata majelis hakim juga mengikuti konstruksi hukum yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Tentu saya akan pikirkan langkah hukum saya. Menurut saya sangat tidak adil," ujar Andi usai persidangan. (rna/asp)