Ipul Gelar Muktamar PKB Setelah Proses Hukum Usai

Surabaya - Konflik internal di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), makin lama, makin ramai. Saifullah Yusuf alias Gus Ipul tetap memposisikan dirinya sebagai sekjen DPP PKB. Dia akan menggelar muktamar PKB setelah proses hukum di pengadilan usai. Gus Ipul mencoba tahan banting. Meski muktamar II PKB Semarang telah memilih Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB dan menetapkan Gus Dur sebagai ketua dewan syuro, Gus Ipul tidak mengakuinya. Dia tetap bersikeras menilai muktamar di Semarang itu tidak sah, alias ilegal. Dia menilai muktamar itu digelar karena tidak melibatkan Alwi Shihab sebagai ketua umum DPP PKB dan dirinya selaku sekjen. Meski telah dipecat oleh DPP, Alwi dan Gus Ipul tetap tidak menerima pemecatan itu. Pemecatan Alwi dan dirinya harus dilakukan lewat muktamar, karena keduanya ditetapkan dalam muktamar luar biasa di Yogya tiga tahun lalu. Karena itu, Gus Ipul dan Alwi akan tetap memproses secara hukum pemecatan itu. Menurut Gus Ipul, sikap mempermasalahkan kasus ini ke hukum bukan intervensi dari pemerintah. "Kalau saya dan Pak Alwi jadi menteri, itu tidak ada hubunganya dengan adanya intervensi Pemerintah. Saya tetap akan melakukan proses hukum," jelas Gus Ipul. Gus Ipul menyatakan hal ini seusai menghadiri penandatanganan MoU antara ITS dengan Kementerian Percepatan Daerah Tertinggal di Rektorat Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya, Senin (25/4/2005). Saat ini, Gus Ipul memang menjadi Menteri Percepatan Daerah Tertinggal. "Mestinya muktamar itu melibatkan Pak Alwi sebagai Ketua, saya sabagai Sekjen dan Gus Dur sebagai dewan Syuro. Nah kita harusnya memberikan laporan pertanggungjawaban melalui muktamar," papar Gus Ipul kecewa. Dia memberikan tenggang waktu 90 hari untuk jalannya proses hukum di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Setelah proses hukum itu tuntas, dirinya akan menggelar PKB. "Yang saya gelar muktamar PKB sesungguhnya, bukan muktamar tandingan," tegasnya. Sementara disinggung dengan pengurus baru DPP PKB bentukan muktamar Semarang, keponakan Gus Dur ini enggan mengomentarinya dengan dalih tidak etis. "Saya pikir tidak etis mengomentari hal itu," ujarnya singkat. (asy/)