KPU Ajukan Anggaran Rp 11,3 T untuk Pilkada 2018

Jakarta - KPU RI dalam rapat dengan DPR menyebut usulan anggaran Pilkada serentak 2018 yang melibatkan 171 daerah mencapai angka Rp 11,3 triliun. Meski demikian, angka tersebut masih bisa berubah.

"Itu rekap yang kita minta dari 171 daerah. 171 daerah itu rekapnya sudah masuk ke kita. Tapi 171 itu masih dalam pembahasan dengan Pemda masing-masing, jadi bisa saja disetujui semua tapi bisa juga dikoreksi oleh Pemda," ujar Ketua KPU Arief Budiman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).

Angka Rp 11,3 triliun tersebut diakui Arief sempat membuatnya heran. Namun dia memaklumi karena memang Pilkada 2018 diikuti oleh daerah-daerah yang jumlah pemilihnya besar.

"Nah saya juga sudah bertanya kenapa anggarannya begitu besar? Karena memang yang melaksanakan Pilkada tahun 2018 itu daerah-daerah yang cukup besar, baik itu wilayahnya, geografisnya juga sulit, kemudian jumlah pemilihnya banyak. Nah tentu pembiayaannya juga lebih besar dibandingkan lainnya," tuturnya.

Arief membandingkan kondisi Pilkada 2018 dengan tahun 2015. Menurutnya, di tahun 2015 daerah-daerah yang ikut Pilkada tak terlalu luas wilayahnya.

"Sekarang itu ada Papua, Sumut, Jatim, Jabar, Jateng, Sumsel. Ini daerah-daerah yang pemilihnya yang besar-besar semua kan," ucapnya.

Angka yang cukup besar itu juga disebut tak akan membebankan negara. Karena dana yang dipakai berasal dari APBD masing daerah. Sekali lagi Arie menekankan jumlah tersebut bisa saja turun, bahkan kemungkinan besar di bawah angka Rp 11,3 triliun.

"Anggaran yang digunakan kan bukan anggaran nasional tapi anggaran APBD maka mereka lah yang bernegosiasi. Kami pikir Pemda dalam menyetujui, menyepakati jumlah anggaran, tentu mempertimbangkan prinsip efektifitas dan efisiensi. Tidak ada anggaran dari pusat, tetapi di UU memungkinkan, tetapi sejauh ini belum ada. Ini usulan dari anggaran dareah," paparnya.

"Supaya teman-teman pahami, Rp 11,3 T itu usulan. Nanti, persetujuannya sangat mungkin di bawah itu. Cuma kan kita tanya semua ini, kamu usul berapa dan skema pencairannya bagaimana, kita tanya semua, belum ada yang ditandatangani sama sekali," tutupnya. (gbr/imk)