Pengacara Pertanyakan Jaksa: Siapa Golongan Korban Pidato Ahok?

Jakarta - Pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mempertanyakan golongan yang disebut jaksa sebagai korban atas perbuatan Ahok melalui pidatonya di Kepulauan Seribu pada September 2016. Menurut pengacara Ahok, jaksa tidak rinci menyebut korban yang dimaksud.





Dalam sidang pekan lalu, ketua tim jaksa penuntut umum Ali Mukartono menilai Ahok terbukti melanggar Pasal 156 KUHP, yaitu menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di muka umum terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Ahok dituntut hukuman pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun.

"Saudara jaksa penuntut umum menyatakan sehingga orang yang beragama Islam adalah termasuk golongan rakyat Indonesia, termasuk para ulama, para mubalig atau mubaligah, ustaz atau ustazah, para dai dan/atau para khatib dan juga orang-orang yang tergabung dalam kelompok yang menyampaikan isi ajaran Islam dalam Alquran," ucap pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, dalam sidang di auditorium Kementerian Pertanian (Kementan), Jalan RM Harsono, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Menurut Wayan, tuntutan jaksa itu tidak menguraikan secara rinci siapa golongan yang dimaksud. Wayan mengatakan, dalam perkara pidana, seharusnya identitas korban dijelaskan secara konkret dan limitatif.

"Dari uraian jaksa penuntut umum yang terhormat, maka dapat digambarkan bahwa di dalam kasus ini jaksa penuntut umum tidak bisa menyebut secara rinci secara konkret, limitatif, dan pasti golongan mana saja yang menjadi korban dalam perkara ini," ujar Wayan.

"Sebagaimana telah kami nyatakan, bukankah dalam perkara pidana ditentukan siapa korban yang konkret dan limitatif, tidak bersifat umum, tidak beranalogi, dan tidak bias," tutur Wayan.

Wayan pun menyatakan para ulama, mubalig, ustaz, dan dai mana yang termasuk golongan yang dimaksud dalam Pasal 156 KUHP. Dengan penjelasan jaksa, menurut Wayan, korban yang dimaksud tidak terpenuhi.

"Apakah para ulama, para mubalig, para ustaz, para dai memenuhi persyaratan sebagai golongan dalam Pasal 156 KUHP, yang mana saja yang dimaksudkan itu. Maka prinsip jelas, cermat, lengkap, menurut hemat kami tidak terpenuhi," ucap Wayan. (dhn/fdn)