Golkar: Reshuffle Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali bicara soal kemungkinan mencopot menteri jika target-target yang diberikannya tak terpenuhi. Jika memang nantinya akan ada reshuffle kabinet, Golkar berkata itu hak prerogatif presiden.

"Reshuffle itu hak prerogatif presiden, kita tidak mencampuri. Siapa saja yang presiden merasa terbaik bagi dia untuk membantu melaksanakan tugas-tugas kenegaraan, dari Golkar kita siap bantu," ujar Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai di Hotel Puri Denpasar, Jakarta Selatan, Senin (24/4/2017).

Dia menyebutkan Golkar tidak akan meminta kursi menteri jika ada reshuffle kecuali diminta menyiapkan nama oleh Presiden Jokowi. Dia mencontohkan, saat reshuffle kemarin, Golkar diminta menyiapkan nama, salah satunya Airlangga Hartanto, yang menjadi Menteri Perindustrian.

"Saya pikir Golkar komitmen tentang itu, kita tidak pernah meminta, itu hak prerogatif presiden saja. Misalnya dia meminta Golkar kirim beberapa calon, ya itu biasa-biasa saja, seperti kemarin Airlangga juga begitu, kan. Tiba-tiba ada permintaan bahwa Golkar akan dilibatkan dalam kabinet, mohon ajukan beberapa nama, yang menentukan itu Presiden," katanya.

Sebelumnya, dalam sambutan di acara Kongres Ekonomi Umat (KEU) 2017 kemarin, Presiden membahas soal target-target yang diberikan kepada menteri. Jokowi mengatakan tak segan mencopot menteri yang tak berhasil mencapai target.

"Saya kerja memang selalu pakai target. Pak menteri tidak pernah tanya ke saya, 'Pak ini targetnya terlalu besar.' Itu urusan menteri, target itu harus selesai. Kalau tidak selesai, bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot, dan lainnya," kata Jokowi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (22/4).

Dalam reshuffle kabinet pertama dan kedua, Jokowi terlebih dulu melempar sinyal-sinyal sebelum benar-benar mengganti para pembantunya. Sebelum reshuffle pertama pada Agustus 2015, Jokowi kerap bicara soal evaluasi kinerja menteri. Soal evaluasi ini 'digaungkan' Jokowi bulan Juni 2016, lalu reshuffle benar-benar terjadi dua bulan setelahnya.

Pada reshuffle jilid II di pengujung Juli 2016, pernyataan soal kemungkinan pergantian menteri sudah dilempar Jokowi bulan Maret 2016. Jokowi mengutarakan hal itu saat menghadiri peringatan HUT Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo.

Di acara itu, Jokowi berbicara soal SDM, pangan, dan energi. Dalam paparannya itu, Jokowi mengingatkan kunci persaingan adalah efisiensi dan kecepatan. Dia menekankan, tahun 2016 efisiensi dan kecepatan harus semakin sesuai target. Nah, sang presiden kemudian menyinggung rencana melakukan reshuffle kabinet.

"Tahun ini akan semakin kita dapatkan. Bagaimanapun nanti caranya. Entah ganti menteri lagi atau gimana nanti," ujar Jokowi saat itu. Tiga bulan setelah pernyataan ini, tepatnya 27 Juli 2016, 12 menteri diganti. (gbr/bag)