KPK Didesak Tetapkan Tersangka Baru Dugaan Korupsi KPU

Jakarta - Desakan agar KPK menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi di KPU terus mengalir. Kali ini, desakan disampaikan Koalisi Inisiatif untuk Transparansi Akuntabilitas (KITA). "KPK harus segera menetapkan tersangka baru yang terkait erat dengan dugaan korupsi di KPU," ujar Koordinator KITA Samuel Nitisaputra usai bertemu Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas di Kantor KPK, Jl. Veteran, Jakarta, Senin (25/4/2005). KPK harus memfokuskan diri bagaimana mengungkap sistem birokrasi yang berjalan di KPU. Orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap pengadaan logistik di KPU harus diperiksa. KITA mengingatkan KPK agar tidak hanya memanggil dan memeriksa petinggi KPU dan birokrat setjen. Pelaku usaha yang terlibat tender logistik, baik yang ikut maupun pemenang tender juga harus diperiksa. "Jadi masalah korupsi di KPU harus difokuskan. Jangan hanya melebar kepada misalnya keabsahan hasil pemilu dan legitimasi para pimpinan yang terpilih dalam pemilu," katanya. KITA telah menyampaikan informasi tambahan kepada KPK. Informasi itu terkait pengadaan logistik di KPU. KITA merupakan gabungan dari 6 LSM, yakni Monopoli Watch, Budget Wacth, Againts Corruption, Costumer Protection, Environmental Reservation dan Public Service Monitoring. (rif/)