Dukung Literasi Antikorupi, KPK Sumbang 2.500 Buku ke TBM di Serang

Serang - KPK menyumbangkan 2.500 buku ke Forum Taman Baca Masyarakat (TBM) di lembaga Rumah Dunia, Serang. Pemberian buku itu merupakan salah satu upaya pengenalan antikorupsi lewat literasi.

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Sujanarko mengatakan melalui program Indonesia Menulis, Menggagas Buku Antikorupsi (Membumi), lembaga antirasuah memiliki 167 judul buku tentang anti korupsi. Dari jumlah itu, KPK membeli 100 judul buku dan siap disebar ke masyarakat.

Penyetakan 100 buku juga hasil kerja sama dengan IKAPI dan didistribusikan ke masyarakat salah satunya melalui taman bacaan. Sumbangan ini diberikan dalam rangka Hari Buku Sedunia yang jatuh pada setiap tanggal 23 April.

"KPK berinisiatif buku itu didistrubusikan ke TBM. Yang kita beli kan 100 judul buku, ada banyak tujuan supaya orang semakin bersemangat menulis buku antikorupsi, TBM juga ada bacaan yang baik," kata Sujanarko kepada wartawan di Cipocok Jaya, Kota Serang, Minggu (23/4/2017).

Lewat kerja sama dengan Forum Taman Baca Masyarakat ini, Sujanarko mengatakan penyampaian pesan antikorupsi dapat langsung sampai ke tengah masyarakat. Apalagi, forum TBM se-Indonesia memiliki ribuan cabang di setiap daerah.

"Kerja sama KPK dengan TBM sudah lama, karena dia sudah punya 6.000 cabang di seluruh Indonesia. Ini menurut saya sangat signifikan," katanya lagi.

Sujanarko (kanan pakai topi) di depan Angkot Pustaka sambil melakukan salam literasi. Foto: Bahtiar/detikcom

Menurut Sujanarko, pemberdayaan komunitas yang konsen di kegiatan literasi seperti Rumah Dunia dan Taman Baca Masyarakat di Banten menurutnya menjadi salah satu upaya pencegahan korupsi. Gerakan literasi penting karena memberikan imbas besar bagi masyarakat.

"Gerakan literasi impactnya gede banget. Kalau buku dicetak 3 ribu minimal pembeli akan membaca. Kalau dibawa ke rumah maka akan dibaca oleh anak-anaknya," ujarnya.

Di Direktorat Dikyanmas, ada beberapa program prioritas pencegahan korupsi selain penguatan komunitas. Pertama, mengenai pembenahan partai politik diantaranya pembuatan kode etik, sistem, rekrutmen dan pendanaan parpol.

Kedua, pembenahan sektor swasta terhadap kepatuhan, integritas dan pelatihan antikorupsi. Ketiga, khusus untuk pembinaan sekolah mulai dari SD, SMP dan SMA, KPK membuat plan of action untuk pembuatan tata kelola sekolah dan antikorupsi. Terakhir, KPK juga membangun program interitas di kementerian dan pemuda lewat pembentukan komite integritas. (bri/idh)