DetikNews
Jumat 21 Apr 2017, 17:05 WIB

10 Hari Teror Novel Belum Terungkap, KPK Diminta Tak Hanya Diam

Cici Marlina Rahayu - detikNews
10 Hari Teror Novel Belum Terungkap, KPK Diminta Tak Hanya Diam Ilustrasi (Hasan Al Habshy/detikcom)
Jakarta - Koalisi Masyarakat Sipil menyoroti sikap KPK dan Polri berkaitan dengan perkembangan kasus penyiraman air keras yang menimpa Novel Baswedan. Menurut mereka, belum ada upaya maksimal untuk mengungkap kasus tersebut setelah 10 hari insiden itu terjadi.

"Nah kita akan menggarisbawahi soal respons dari KPK sendiri, sebagai konstitusi yang mengampu Novel sebagai pegawainya. Kedua, bagaimana respons negara jauh dari yang diharapkan, untuk menindaklanjuti kasus tersebut," kata peneliti ICW, Lalola Easter, dalam konferensi pers di kantor ICW, Jalan Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Jumat (21/4/2017).

Di tempat yang sama, koordinator KontraS Yati Andriani mengatakan sudah 10 hari sejak kejadian, KPK belum berupaya cukup kuat dan keras dalam menangani kasus ini. "Bertepatan 10 hari penyerangan Novel yang menerima serangan cukup keras disiram air keras, terkait dengan sikap serta posisi dan respons KPK sebagai institusi, sampai dengan 10 hari pasca-kejadian, kami belum menemukan upaya cukup kuat dan keras dari KPK sebagai institusi menangani kasus ini," ujar Yati.

"Kami juga melihat ada kesan atau ada petunjuk, yang terjadi pada Novel, termasuk ketidakseriusan pimpinan KPK dalam memberi perlindungan, serta intimidasi teror yang kerap kali diterima Novel dan penyidik lainnya," tutur Yati.

Sementara itu, Asfinawati, selaku Ketua Pengurus YLBHI, menyebut apa yang menimpa Novel termasuk obstruction of justice. Dia mengatakan ada dugaan tindak pidana yang berhubungan untuk menghalangi, mempersulit, dan menghentikan penyidikan tersebut. Namun, menurutnya, KPK hanya menyerahkan penyelidikan kepada polisi tanpa melakukan penyelidikan paralel.

"Jadi, kalau kita melihat, tentu saja penyerangan terkait pekerjaannya di KPK, dalam kerangka hukum hal ini di dalam konvensi antikorupsi, sebetulnya sudah dijadikan undang-undang. Seluruh penyelenggara negara terikat dalam undang undang itu pada obstruction of justice," ujar Asfinawati.

"Jadi tidak harus bahwa serangan itu betul-betul saksinya diculik atau intimidasi, serangan ini ketika penyidiknya yang dihentikan otomatis kasus tidak berjalan, sesungguhnya KPK. Kasus ini bukan kasus biasa, tapi serangan kepada KPK," katanya.

Tommy Albert dari LBH Jakarta serta Miko S Ginting dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengatakan hal yang serupa. Menurut mereka, KPK belum melakukan upaya maksimal dalam penanganan kasus Novel ini.

"Kami melihat kasus ini kejahatan dalam tanda kutip, kewenangan KPK tidak cukup mengungkap kasus ini secara tuntas. Ada pihak lain yang harusnya mampu membangun investigasi di kepolisian. Oleh karena itu, ada urgensi, memang tidak ditunjukkan oleh Novel dan KPK, bahwa pengungkapannya tidak lagi dari jalur konvensional," ujar Miko.
(dhn/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed