DetikNews
Jumat 21 April 2017, 11:59 WIB

Ahli Hukum Sepakat Perlonggar Remisi Terpidana Narkoba

Andi Saputra - detikNews
Ahli Hukum Sepakat Perlonggar Remisi Terpidana Narkoba Kondisi LP Banten (dok.detikcom)
Jakarta - Para ahli hukum sepakat memperlonggar syarat remisi terpidana narkoba, tapi tak berlaku untuk gembong narkoba. Salah satu tujuannya yaitu mengurangi kelebihan penghuni Lembaga Pemasyarakatan (LP).

"Saya setuju PP 99 direvisi, tapi tidak setuju untuk pengedar dan produsen narkoba," kata guru besar Ilmu Hukum Pidana, Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof I Nyoman Serikat Putra Jaya.

Hal itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) para ahli hukum se-Indonesia di Hotel JS Luwansa, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis-Jumat (20-21/4/2017). Pertemuan itu dipimpin Menkum HAM Yasonna Laoly.
Ahli Hukum Sepakat Perlonggar Remisi Terpidana Narkoba

Hadir dalam kesempatan itu, mantan Wakil Ketua MK Harjono, mantan hakim konstitusi Maruarar Siahaan, guru besar Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Prof Adji Samekto, guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Prof Hartiwiningsih dan guru besar Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Prof Hibnu Nugroho.

Tampak hadir pula ahli pencucian uang Yenti Garnasih, penggiat antikorupsi dari ICW Donal Fariz, pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, pakar hukum Refly Harun, Direktur Pukat UGM Oce Madril, Pjs Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari dan Direktur Puskapsi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono.

Saat ini, terpidana narkoba menjadi penghuni mayoritas LP yang mencapai 70 persen. Dari angka itu terdiri dari bandar/gembong/produsen narkotika sebanyak 23 ribu orang, pengedar narkoba sebanyak 34 ribu orang dan pemakai narkoba 20.171 orang. Jumlah yang sangat besar itu menjadi penyumbang terbesar over kapasitas LP.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99/2009 disebutkan, terpidana narkoba yang dihukum di atas 5 tahun harus menjadi justice collaborator (JC), membongkar jaringan narkoba, bila ingin mendapatkan remisi. Namun pada kenyatannya, banyak pengguna dihukum di atas 5 tahun penjara.

"Kalau dia adalah pengguna dan dihukum 6 tahun, bagaimana bisa membongkar jaringannya? Kejahatan narkoba itu sel putus. Pemakai hanya tahu penjual saja," ujar Nyoman.

Nah, para ahli dan praktisi hukum sepakat untuk menaikkan batasan minimal hukuman 5 tahun itu. Awalnya Kemenkum HAM menyorongkan menjadi minimal 7 tahun penjara. Tetapi hal itu dinilai tidak signifikan.

"Kenapa jadi 7 tahun? Apakah cukup signifikan? Mengapa tidak 10 tahun penjara saja?" kata Bayu.

Bila usulan Bayu disetujui, maka terpidana narkoba yang dihukum di bawah 10 tahun penjara, berhak mendapatkan remisi sesuai jalur biasa. Ada pun yang dihukum 10-20 tahun penjara, maka tetapi dikenakan PP 99/2009 yaitu remisinya diperketat.

"Justice collaborator itu di proses, bukan di hasil. Saat proses penyidikan hingga persidangan, bukan setelah dijatuhi pidana," ujar Yenti.

ICW tidak menutup mata bila surat justice collaborator menjadi barang dagangan bagi aparat. Donal yang hadir mewakili ICW menilai revisi PP 99 tanpa mengikutkan terpidana korupsi, merupakan langkah tepat.

"Tidak bisa dipungkiri, JC kini jadi barang dagangan, JC ada harganya. Revisi PP 99 (tanpa menyertakan terpidana korupsi), merupakan langkah moderat. Bila ini yang dibahas dari dulu (tanpa melibatkan terpidana korupsi), sudah jadi ini barang," ujar Donal.

Adapun Prof Hartiwiningsih menyatakan perlu dibuat formulasi khusus dengan memberikan remisi bagi terpidana yang benar-benar berkelakuan baik.

"Umpamanya ada terpidana yang hafal Alquran 30 juz, dapat remisi," ujar Prof Har.

Sedikit berbeda, Zainal Arifin Mochtar meminta diminimalisirkannya jenis remisi yang ada. Ia menilai saat ini jenis remisi sangat banyak, yaitu remisi umum (17 Agustus), remisi khusus (hari besar agama), remisi tambahan (berbuat baik di LP), remisi kemanusiaan dan remisi dasawarsa. Belum lagi dengan adanya pembebasan bersyarat.

"Banyaknya remisi ini harus dikurangi. Saya sempat hitung-hitung, Urip Tri Gunawan yang dihukum 20 tahun penjara, bisa menjalani hanya 8 tahunan saja," ucap Zainal.

Meski ada dinamika pemikiran, semuanya sepakat PP 99 perlu direvisi dengan syarat di atas. Adapun angka minimal masih dibahas lebih dalam oleh Kemenkum HAM. Dalam tiga hari ke depan, draf tersebut akan diselesaikan dan segera dikirim ke Presiden.
(asp/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed