DetikNews
Jumat 21 Apr 2017, 11:33 WIB

Majelis Hakim Perintahkan Kabakamla Dihadirkan di Sidang Kasus Suap

Audrey Santoso - detikNews
Majelis Hakim Perintahkan Kabakamla Dihadirkan di Sidang Kasus Suap Kabakamla Laksamana Madya Arie Soedewo (Foto: dok detikcom)
Jakarta - Sidang lanjutan kasus suap terkait proyek satellite monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) ditunda hingga Jumat pekan depan. Penyebabnya lantaran Kepala Bakamla (Kabakamla) Laksamana Madya Arie Soedewo tidak hadir untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi di hadapan majelis hakim.

"Arie Soedewo selaku Kepala Bakamla sudah panggilan kedua. Kami mendapatkan informasi (Arie) ada dinas di Australia lalu sedang dinas di Manado," ujar jaksa KPK Kiki Ahmad Yani dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (21/4/2017).

Selain itu, jaksa KPK juga memanggil saksi lainnya yaitu Fahmi Al Habsyi alias Ali Fahmi yang juga tidak hadir. Dalam surat dakwaan, Fahmi disebut sebagai narasumber bidang perencanaan dan anggaran Kabakamla.

Namun, jaksa KPK mengaku tidak tahu di mana keberadaan Fahmi. Jaksa KPK sudah melayangkan surat pemanggilan ke rumah yang bersangkutan sebanyak 3 kali, tetapi keberadaan Fahmi dan istrinya tidak diketahui.

Jaksa KPK kemudian meminta majelis hakim mengeluarkan penetapan panggilan ketiga sesuai pasal 159 KUHAP untuk Arie dan Fahmi. "Bila disetujui, kami bisa koordinasi penetapan panggilan ketiga sesuai Pasal 159 KUHAP," kata jaksa KPK Kiki.

Namun, majelis hakim Frangky Tumbuwun menanyakan urgensi dipanggilnya 2 saksi tersebut. Jaksa KPK mengatakan bila 2 saksi itu beberapa kali disebut dalam sidang dan mempunyai peran dalam kasus tersebut.

"Sebagaimana fakta persidangan, keterangan saksi sangat erat dengan terdakwa (Adami dan Hardy). Sebagai info, yang mulia, untuk dalam perkara Fahmi Darmawansyah, bos dari terdakwa ini kami diberikan penetapan untuk Ali Fahmi walau pun ketika kami laksanakan tidak ketahuan juga posisinya di mana," terang jaksa KPK Kiki.

Ketua majelis hakim Frangky pun meminta waktu untuk bermusyawarah dengan hakim anggota. Setelah itu, hakim Frangky menyetujui penerbitan penetapan pemanggilan ketiga tersebut.

"Atas permintaan penuntut umum, majelis setelah bermusyawarah, akan keluarkan penetapan. Silakan minta ke panitera," tutup hakim Frangky.
(aud/dhn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed