Kamis 20 April 2017, 12:17 WIB
Sidang Korupsi E-KTP
Ketua Panitia Pengadaan: Terus Terang Lelang e-KTP Nggak Adil
Ilustrasi sidang e-KTP (Foto: Hasan Alhabshy/detikcom)
FOKUS BERITA:
Sidang Lanjutan e-KTP
Jakarta - Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan barang dan jasa proyek e-KTP menyebut proses lelang tidak adil. Drajat mengatakan ketidakadilan itu muncul dari adanya arahan untuk mengawal salah satu konsorsium.
"Sudah fair melakukan lelang? Adil nggak?" tanya majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
"Sudah diatur Perpres 2010, pedoman sudah dituangkan di dokumen pemilihan. Terus terang tidak adil, Pak," jawab Drajat.
Drajat menyebutkan bila 2 terdakwa, Irman dan Sugiharto, memberikan arahan untuk mengawal konsorsium tertentu. Konsorsium yang dikawal yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
"Pada prinsipnya ada arahan dari pimpinan ngawal konsorsium. Pak Irman dan Sugiharto," ujar Drajat.
Menurut Drajat, Irman menyampaikan padanya bila proyek ini harus dikerjakan perusahaan negara. "Ini yang menjadi pelaksana BUMN proyek dikerjakan perusahaan negara juga. Tiga konsorsium, PNRI, pendamping Murakabi dan Astra Graphia," jelas Drajat menambahkan.
Drajat mengatakan mekanisme lelang e-KTP menggunakan metode pelelangan umum 2 tahap. Kemudian, setelah dinyatakan lolos maka perusahaan-perusahaan itu masuk ke tahap penawaran.
"e-KTP dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dua tahap. Tentu saja pertama mengumumkan kualifikasi 1 Februari sampai Maret, yang mendaftar karena elektronik maka dilakukan elektronik, ada 11 konsorsium. Sampai pra kualifikasi 11 yang lulus 8 kualifikasi," ujar Drajat.
"Lulus ada PNRI, Mukarabi, PT Telkom, Astra Graphia, Yang dinyatakan lulus masukan tahap penawaran, setelah evaluasi tawaran harga lakukan menghitung gabungan evaluasi harga, dan ke depan siapa yang punya nilai gabungan tertinggi karena nilai pekerjaan lebih Rp 100 miliar yang menetapkan Mendagri. Setelah itu pengumuman lelang, setelah massa senggang berakhir penunjukan, lalu kontrak 1 Juli pemenang lelang PNRI," imbuh Drajat.
(dhn/fdn)
"Sudah fair melakukan lelang? Adil nggak?" tanya majelis hakim dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (PN Tipikor) Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (20/4/2017).
"Sudah diatur Perpres 2010, pedoman sudah dituangkan di dokumen pemilihan. Terus terang tidak adil, Pak," jawab Drajat.
Drajat menyebutkan bila 2 terdakwa, Irman dan Sugiharto, memberikan arahan untuk mengawal konsorsium tertentu. Konsorsium yang dikawal yaitu Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
"Pada prinsipnya ada arahan dari pimpinan ngawal konsorsium. Pak Irman dan Sugiharto," ujar Drajat.
Menurut Drajat, Irman menyampaikan padanya bila proyek ini harus dikerjakan perusahaan negara. "Ini yang menjadi pelaksana BUMN proyek dikerjakan perusahaan negara juga. Tiga konsorsium, PNRI, pendamping Murakabi dan Astra Graphia," jelas Drajat menambahkan.
Drajat mengatakan mekanisme lelang e-KTP menggunakan metode pelelangan umum 2 tahap. Kemudian, setelah dinyatakan lolos maka perusahaan-perusahaan itu masuk ke tahap penawaran.
"e-KTP dilaksanakan dengan metode pelelangan umum dua tahap. Tentu saja pertama mengumumkan kualifikasi 1 Februari sampai Maret, yang mendaftar karena elektronik maka dilakukan elektronik, ada 11 konsorsium. Sampai pra kualifikasi 11 yang lulus 8 kualifikasi," ujar Drajat.
"Lulus ada PNRI, Mukarabi, PT Telkom, Astra Graphia, Yang dinyatakan lulus masukan tahap penawaran, setelah evaluasi tawaran harga lakukan menghitung gabungan evaluasi harga, dan ke depan siapa yang punya nilai gabungan tertinggi karena nilai pekerjaan lebih Rp 100 miliar yang menetapkan Mendagri. Setelah itu pengumuman lelang, setelah massa senggang berakhir penunjukan, lalu kontrak 1 Juli pemenang lelang PNRI," imbuh Drajat.
(dhn/fdn)
