BPKH akan Usul dan Maksimalkan Dana Haji Tiap Tahun

Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan perihal tugas dan kewenangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) saat rapat dengan DPR. Apa saja?

"Pertama, menentukan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) setiap tahun. Itu diusulkan mereka (BPKH). Kedua mengoptimalkan, memaksimalkan, dana haji sehingga nilai kemanfaatannya lebih besar," ujar Lukman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Lukman juga menjelaskan soal kapan BPKH mulai berfungsi. BPKH akan bertugas setelah diputuskan Presiden Joko Widodo.

"Mulainya ya sesegera keppres diterbitkan, lalu konsolidasi. Dalam bayangan saya, 6 bulan normalnya (konsolidasi)," ucapnya.

Anggota DPR juga bertanya perihal lembaga mana yang mengawasi BPKH. Apakah Kementerian Agama atau DPR?

"Berikutnya pertanyaan DPR ikut mengawasi supaya mereka over-kewenangan. UU 34 Pasal 52 Ayat 5 tegas mengatakan BPKH wajib menyampaikan laporan setiap 6 bulan ke DPR," tandasnya. (gbr/imk)