.webp)
"Kedaulatan tak bisa ditukar dengan sembako," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis MPR, Selasa (18/4/2017).
Hidayat mengungkapkan hal itu dalam acara sosialisasi Empat Pilar MPR di Komplek Parlemen, Senayan. Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua MPR periode 2004-2009 ini juga menguraikan masalah UUD NRI Tahun 1945.
Menurut Hidayat UUD telah mengalami beberapa perubahan sejak era reformasi. Dalam perubahan yang terjadi, rakyat diberi ruang yang sangat luas bahkan bisa mengalahkan pemerintah dan DPR.
Dijelaskan bila rakyat tidak puas dengan sebuah undang-undang maka rakyat bisa mengadukan masalah yang ada kepada MK. "Tak hanya masalah undang-undang, kecurangan dalam Pilpres dan Pilkada pun juga bisa diadukan kepada MK," jelasnya.
Dari pengaduan dan laporan yang diserahkan ke MK, sering kali MK memenangkan rakyat. Dari sinilah Hidayat menilai betapa besar kedaulatan rakyat, sehingga jika harus ditukar dengan sembako atau janji mendapat umrah itu melecehkan kedaulatan rakyat.
Selain itu sebagai pimpinan MPR yang berasal dari partai yang berhaluan Islam, PKS, maka Hidayat merasa aneh bila ada yang masih mencurigai ummat Islam dalam soal kebangsaan. "Bila dikatakan ummat Islam itu membahayakan maka itu fitnah," ujarnya.
Menurut Hidayat dalam sebuah aksi besar yang dilakukan oleh rakyat pada beberapa bulan yang lalu itu tidak hanya diikuti oleh ummat Islam namun juga oleh umat yang lain dan mereka berasal dari berbagai daerah, suku, bahasa, dan budaya. "Bahkan diikuti oleh tokoh-tokoh bangsa,"katanya.
Hidayat mengakui bangsa ini berhasil merdeka karena perjuangan bersama. Kontribusi ummat Islam dalam memperjuangan dan mengisi kemerdekaan sangat besar. Disebutkan yang menciptakan lambang negara Garuda Pancasila adalah seorang sultan beragama Islam, yakni Sultan Hamid II dari Kesultanan Pontianak.
Tak hanya itu, bangsa ini terhindar dari penyimpangan tujuan bangsa ini didirikan. Bangsa ini berdiri dengan bentuk negara kesatuan. Dalam perjalanan waktu, karena ulah penjajah Belanda, bangsa ini berbentuk serikat. Hal demikian ditentang dan dilurukan oleh seorang politisi dari partai Islam, Masyumi, yang bernama Mohammad Natsir. Mohammad Natsir mengeluarkan mosi integral.
"Dengan mosi itu maka Indonesia kembali ke NKRI. Natsir menyelamatkan bangsa ini," pungkasnya. (ega/erd)
