Tak Sampaikan Keberatan Cekal, Novanto Janji Kooperatif dengan KPK

Jakarta - Ketua DPR Setya Novanto menegaskan DPR tidak akan menyampaikan surat keberatan atas pencekalan dirinya oleh KPK. Novanto berjanji akan kooperatif terkait penanganan perkara dugaan korupsi e-KTP.

"Enggak. Enggak, kita enggak menyampaikan. Kita sangat kooperatif, kita menghargai KPK dan tentu saya terima kasih kepada semua fraksi dan juga pimpinan yang rencana untuk mengusul surat. Tapi setelah saya sampaikan, mereka juga bisa mengerti," kata Novanto saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/4/2017).

Novanto menegaskan DPR batal untuk mengajukan surat keberatan atas pencekalannya. Surat keberatan sebelumnya direncanakan dikirim ke Presiden Joko Widodo. "Iya," kata Novanto.

Novanto saat ini masih berstatus sebagai saksi terkait dengan kasus proyek e-KTP. Dia dicegah bepergian ke luar negeri oleh KPK sejak Senin (10/4) lalu untuk masa waktu cegah 6 bulan.

Pada Selasa (11/4), sehari setelah surat pencekalan terhadap Novanto dikeluarkan, dua Wakil Ketua DPR, yakni Fahri Hamzah dan Fadli Zon, mengadakan rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus).

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan rapat Bamus digelar untuk menindaklanjuti surat aspirasi dari Fraksi Partai Golkar. Dalam suratnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan keberatan atas pencekalan Novanto.

Surat ini sebenarnya rencananya diteruskan dalam bentuk nota keberatan dan akan dikirim kepada Presiden Jokowi. Namun akhirnya rencana dibatalkan. (jor/fdn)