Rapat digelar di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/4/2017). Pimpinan Komisi VIII, Ali Taher, duduk sebagai pimpinan rapat.
"Rapat pembentukan BPKH terbuka untuk umum. Apakah setuju?" ujar Ali membuka rapat yang disetujui peserta.
Dalam rapat, Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, ditanyakan perihal keterlambatan Pembentukan BPKH. Lukman menyebut dua alasan keterlambatan itu.
Pertama soal perumusan regulasi yang berkaitan dengan pembentukan BPKH. Ada beberapa hal terkait norma yang harus diatur secara komprehensif.
Selain itu, ini kali pertama keuangan haji akan diserahkan ke suatu badan baru. Oleh karenanya, tentu semua pihak cukup berhati-hati dalam meregulasikan norma yang diatur.
"Terkait proses penetapan mereka-mereka yang akan duduk di badan pelaksana dan dewan pengawas BPKH. Prosesnya tidak sederhana karena mereka akan tanggung jawabnya sangat besar," ujar Lukman menjelaskan alasan selanjutnya.
Rapat diagendakan berakhir pada pukul 16:00 WIB. Saat ini rapat masih berlangsung. (gbr/imk)
