DetikNews
Selasa 18 April 2017, 12:42 WIB

Warga Penolak Pabrik Semen Minta Dilibatkan Penelitian Karst Kendeng

Muhammad Idris - detikNews
Warga Penolak Pabrik Semen Minta Dilibatkan Penelitian Karst Kendeng Ilustrasi (Foto: Akhmad Mustaqim/detikcom)
Jakarta - Badan Geologi Kementerian ESDM mulai menerjunkan tim untuk mengkaji masuk tidaknya pegunungan Kendeng dalam Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK).

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Ego Syahrial mengatakan, warga yang memprotes pendirian pabrik semen meminta ikut dilibatkan dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati, Jawa Tengah tersebut.


Penelitian dilakukan untuk menguji ada tidaknya aliran sungai bawah tanah, gua, ponor (lubang masuk air) dan sumber mata air di 2 kabupaten itu sebagai syarat ditetapkan sebagai KBAK. Bila masuk KBAK, maka aktivitas tambang dilarang.

"Diputuskan untuk melakukan penelitian di CAT (Cekungan Air Tanah) Batu Putih. Intinya kami dalam penelitian partisipasi masyarakat minta dilibatkan. Selama ini data yang ada itu sifatnya lebih banyak sekunder, sehingga perlu ada penelitian 6-12 bulan apakah ada indikasi untuk ditetapkan sebagai KBAK," ujar Ego kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (18/4/2017).

Keterlibatan warga salah satunya berasal dari Koalisi Masyarakat Kendeng Lestari (KMKL) untuk mendampingi Tim Geologi Kementerian ESDM melakukan survei langsung di lapangan. Menurut Ego, warga setempat lebih mengetahui letak aliran sungai bawah tanah di pegunungan kapur itu.

Sementara itu Kepala Bidang Geologi Lingkungan ESDM, Andiani, mengatakan, jika Kawasan Kendeng memenuhi syarat untuk dijadikan KBAK, maka hasil penelitian tersebut akan jadi rekomendasi bagi Menteri ESDM untuk menetapkan titik-titik pegunungan kapur tersebut sebagai kawasan yang dilindungi dari pertambangan, seperti semen.

"Nanti hasil (penelitian) yang kita pegang itu hasil scientific (ilmiah). Kalau hasilnya kita menemukan sistem aliran air bawah tanah, maka nanti akan ditetapkan batas-batas KBAK lewat SK Menteri ESDM," jelas Andiani.

Penetapan batas-batas KBAK tersebut nantinya akan dipakai sebagai rujukan Pemprov Jawa Tengah untuk membuat pengaturan tata ruang dan wilayah yang baru. Di dalamnya ditetapkan wilayah-wilayah mana saja di kawasan karst tersebut yang boleh ditambang, terlarang ditambang, atau untuk penggunaan lainnya.

"Nanti itu akan gambarkan peta batas deliansinya, meliputi kecamatan apa, desanya pa, luasnya berapa yang masuk KBAK. Nanti kita serahkan kepada Pemda untuk diadopsi dalam tata ruangnya. Pemda yang menentukan apakah kawasan ini untuk permukiman, industri, tambang, atau budidaya lain. Yang pasti kalau masuk KBAK tidak boleh untuk tambang," ujar Andiani.

Sementara itu, Joko, Koordinator Koalisi Masyarakat Kendeng Lestari (KMKL), menuturkan masyarakat yang lebih tahu lokasi keberadaan aliran sungai tanah di Kendeng. Hal ini yang menjadi dasar perlunya masyarakat Kendeng ikut terlibat dalam penelitian lapangan Tim Geologi ESDM.

"Bagaimana pun juga kami yang lebih tahu letak-letak gua, ponor, dan air di dalam gua. Kami menemukan banyak gua yang berair juga yang kering, ada aliran airnya. Maka harapan kami ESDM dalam penelitiannya melibatkan kami. Karena fakta lapangan, kami yakini Rembang adalah kawasan karst yang harus dilindungi," ujar Joko.
(idr/fdn)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed