.webp)
"Jadi ini hak warga negara yang dilindungi oleh UU kita, konstitusi kita, sehingga betul-betul meminta setiap warga yang memiliki hak pilih untuk melaksanakan hak pilihnya. Karena sebuah kewajiban bagi WNI untuk memilih pemimpin," kata Wiranto di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
Personel keamanan di bawah koordinasi Kemenko Polhukam sudah melakukan rapat dan persiapan terkait pencoblosan pada 19 April. Negara akan melindungi setiap WNI yang ingin menyalurkan hak suaranya. Semua warga bebas menentukan pilihannya tanpa ada intimidasi atau pemaksaan.
"Negara akan melindungi seluruh warga negara. Penjabarannya adalah bagaimana aparat keamanan dapat membangun suasana kondusif, membangun suasana agar para pemilih dapat memilih dengan tenang tanpa intimidasi, tekanan, atau hal-hal yang mempengaruhi cara mereka memilih," sambung Wiranto.
Koordinasi untuk pengamanan Pilkada DKI dilakukan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Aparat siap memastikan keamanan para pemilih.
"Sehingga kita harapkan sekali lagi masyarakat supaya tenang, tidak terpengaruh provokasi apa pun, intimidasi apa pun, silakan masuk ke wilayah TPS masing-masing, melaksanakan satu proses pemilihan dengan tenang, sesuai pilihan masing-masing," imbuhnya.
Potensi kerawanan pilkada memang ada. Namun masyarakat harus mempercayakan penanganannya kepada aparat terkait.
"Potensi kerawanan sudah jelas ada, tapi itu sudah diantisipasi dan dinetralkan. Masyarakat tenang, tidak terpengaruh provokasi, intimidasi, dan melaksanakan haknya dengan baik," ujar Wiranto. (jor/fdn)
