DetikNews
Senin 17 April 2017, 17:15 WIB

ACTA Kembali Laporkan Dugaan Bagi-bagi Sembako ke Bawaslu DKI

Cici Marlina Rahayu - detikNews
ACTA Kembali Laporkan Dugaan Bagi-bagi Sembako ke Bawaslu DKI ACTA di kantor Bawaslu. (Cici Marlina Rahayu/detikcom)
Jakarta - Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) kembali melaporkan kasus pelanggaran kampanye bagi-bagi sembako ke Bawaslu DKI Jakarta. ACTA meminta kasus ini diusut oleh Bawaslu karena diduga melibatkan tim pasangan Ahok-Djarot.

Pantauan detikcom di kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jalan Danau Agung 3 Nomor 5, Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (17/4/2017), sekitar pukul 13.40 WIB, tim ACTA datang dengan beberapa warga yang akan melaporkan hal tersebut.

Laporan ACTA ini diterima Bawaslu dengan Nomor 087/LP/Pilkada-Prov-DKI/IV/2017, dengan nama pelapor Arafiq sebagai warga Rawa Terate, Cakung, Jakarta Timur. Barang bukti yang dibawa berupa beras, gula, minyak goreng, serta ada beberapa dokumentasi foto dan video.

Peristiwa ini terjadi di wilayah RT 007, RW 001, Kelurahan Rawa Terate, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada hari Minggu (16/4), pukul 05.30-07.00 WIB. Diduga ada penjualan sembako murah saat hari tenang.

"Ya teman-teman, jadi hari ini kami bukan saja melaporkan adanya beberapa kasus tangkap tangan terbaru, kasus pembagian sembako yang terbaru yang terjadi semalam, sejam yang lalu, bahkan beberapa menit yang lalu, bahkan sampai hari ini masih terjadi," kata Habiburokhman selaku Ketua Dewan Pembina ACTA.

"Kami juga menyampaikan surat khusus agar Bawaslu DKI Jakarta mengusut unsur TSM terstruktur, sistematis, masif," imbuh Habiburokhman.

ACTA menyampaikan, kasus bagi-bagi sembako ini diduga melibatkan tim pasangan Ahok-Djarot. Mereka juga mengatakan proses pengangkutan dan distribusi dilakukan secara terang-terangan.

"Dalam waktu dua hari ACTA sendiri telah menangani kasus pembagian sembako di tujuh tempat berbeda, yaitu Kalibata City, Kampung Melayu, Cipinang Jaya, Kalideres, Mampang Prapatan, Cakung, dan Tanjung Priok," ujar Ketua Dewan Penasihat ACTA Hisar Tambunan.

"Sekaligus kita ada laporan kasus Jagakarsa dan Tanjung Priok, Warakas, sekaligus dua kasus yang kami masukkan ke dalam (Bawaslu)," sambung Hisar.

Hisar dan Habiburokhman mengatakan pihaknya menginginkan sanksi dari kasus ini berupa diskualifikasi pasangan calon. Menurut mereka, pada kasus ini, terduga bagi-bagi sembako kebal terhadap hukum yang ada.

"Kami merasa orang yang melakukan pembagian sembako ini kebal hukum, dilakukan secara terang-terangan, padahal indikasinya sebagai politik uang. Kenapa sembako dibagikan, dijual murah, pada saat ini menjelang hari-H pencoblosan, bahkan di hari tenang, pembagian serempak dan polanya sama. Kalau ini bukan politik uang, kita sudah dibodohi," ujar Habiburokhman.

Habiburokhman juga menyampaikan Bawaslu harus bergerak cepat. Jangan menunggu laporan dari ACTA dan masyarakat saja.

"Kita ingin Bawaslu bergerak cepat, jangan menunggu dari ACTA terus, tapi juga bergerak menindaklanjuti langkah-langkah tersebut. Jangan ada yang kebal hukum di negeri ini, bisa melakukan apa saja tanpa tersentuh hukum. Bawaslu harus mengusut kasus ini secara tuntas dan cepat," tuturnya.
(imk/imk)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed