"Prinsip kita, kita tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS," ujar Tito di gedung Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (16/4/2017).
Menurut Tito, kedatangan massa yang berasal dari luar Jakarta saat pilkada itu didorong oleh berbagai alasan. Salah satunya untuk mengawasi berbagai kecurangan yang mungkin terjadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menjelaskan keberadaan massa yang terlalu besar di TPS dapat memberikan dampak negatif. Dampak negatif itu, di antaranya, dapat menimbulkan kesan intimidatif.
"Kesan intimidatif, baik secara psikis ataupun psikologis. Ini tidak boleh. Ini bakal mempengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih," ucapnya.
Tito menegaskan pemilih harus memiliki kebebasan dari rasa takut dalam memberikan hak pilih. Sebab, rasa kebebasan itu adalah esensi dari sebuah proses demokrasi.
"Untuk itu, langkah yang kita lakukan memperkuat pengamanan di TPS, yaitu setiap TPS ada 1 (anggota) Polri, 1 TNI, dan linmas. Kemudian kita memperkuat kekuatan standby di Polda, Mabes, Polsek, Polres dan juga koordinasi dengan Panglima. Serta Polhukam untuk mengerahkan pasukan pengamanan cadangan jika diperlukan," tuturnya. (hld/idh)











































