Mendagri Pastikan Pengadaan Blangko e-KTP Sesuai Prosedur

Bandung - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan proses lelang pengadaan sebanyak 7 juta blangko e-KTP tahun ini telah sesuai prosedur. Tjahjo mengaku telah berkonsultasi dengan KPK dan BPKP dalam proses lelang tersebut.

"Sekarang pengadaan clear sudah konsultasi dengan KPK, BPKP dan lain-lain juga," ucap Tjahjo usai membuka acara Musrembang Jabar, di Hotel Intercontinental, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4/2017).

Tjahjo mengaku telah menandatangani kontrak untuk pengadaan 7 juta blangko pada 21 Maret lalu. Tjahjo mengaku agak khawatir bila ada yang tidak sesuai sehingga dia melakukan proses pengadaan itu dengan hati-hati.

"Saya tanda tangan takut jadi harus teliti," ujarnya.

Rencananya 7 juta blangko yang disiapkan itu akan segera didistribusikan ke daerah pada April ini. Blangko ini diprioritaskan untuk warga yang telah melakukan perekaman dengan status print ready record.

Menurut Tjahjo, adanya kasus proyek e-KTP cukup menguras energi. Ada sebanyak 68 pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) yang dipanggil KPK untuk dimintai keterangan.

"Ini cukup mempengaruhi psikis," ujarnya.

"Bayangkan saja satu blangko yang harganya Rp 4.500 di-mark up menjadi Rp 16 ribu. Makanya sekarang hati-hati. Kalau nggak hati-hati bahaya," imbuh Tjahjo.

(dhn/dhn)