Menteri Tak Hadir di DPR, Rapat Penyelenggaraan Haji Ditunda

Jakarta - Pimpinan DPR ini berencana menggelar rapat konsultasi dengan sejumlah menteri dan pihak pemerintah mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017. Namun, rapat itu dibatalkan karena para menteri batal menghadiri rapat.

"Kita ingin meningkatkan pelayanan haji, kita ingin betul-betul menyempurnakan aturan yang ada, kebijakan yang ada. Hari ini tidak satu pun menteri yang hadir, yang lain mewakilkan semuanya jajaran di bawahnya," ujar Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

Rapat konsultasi ini dikatakan Agus memiliki posisi penting untuk mengambil kebijakan strategis. Namun, Agus menyayangkan karena menteri dan dirjen tidak bisa hadir dalam rapat.

"Padahal kita memerlukan kebijakan. Yang mengambil keputusan menteri, paling tidak Dirjen. Yang hadir jajaran di tingkat pelaksanaan sehingga ini kita rapat (ditunda)," kata Agus.

Menurutnya, ada banyak alasan dari menteri-menteri yang berhalangan hadir. DPR akan menjadwalkan ulang rapat.

"Alasan berbagai macam alasan ya. Saya melihat ini barangkali bisa dijadwalkan kembali dengan waktu paling tepat, koordinasi dulu. Yang jelas, kita betul mengharapkan yang datang harusnya dari pihak menteri sendiri.

Dari jadwal yang diterima, pimpinan DPR direncanakan menggelar rapat konsultasi sekitar pukul 12.00 WIB. Rapat ini sejatinya akan diikuti oleh ketua dan sekretaris fraksi di DPR, Komisi I, III, V, VIII, dan IX.

Ada pun jajaran menteri yang hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Dirjen Keimigrasian Ronny Sompie, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (gbr/dkp)