Plt Gubernur Harap Tak Ada Laskar dari Luar DKI Saat Pencoblosan

Pilgub DKI Putaran Kedua

Plt Gubernur Harap Tak Ada Laskar dari Luar DKI Saat Pencoblosan

Nur Indah Fatmawati - detikNews
Kamis, 13 Apr 2017 12:18 WIB
Plt Gubernur Harap Tak Ada Laskar dari Luar DKI Saat Pencoblosan
Foto: Heladnia Ultri Lubis/detikcom
Jakarta - Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono optimistis pemungutan suara Pilgub DKI pada Rabu, 19 April, pekan depan akan berjalan aman. Keyakinan itu muncul karena Pemerintah Provinsi mendapat dukungan penuh dari jajaran Polda Metro Jaya, Pangdam Jaya, Armada Barat, dan Satpol PP.

"Kami punya Polda, punya Pangdam, dan jajaran Armada Barat, serta Satpol PP, dan pengamanan kita. Jakarta insyaallah bisa amankan pilkada serentak dengan baik," kata Sumarsono, yang biasa disapa Soni, kepada wartawan di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (13/4/2017).

Dengan demikian, kata Soni, tidak perlu ada pengiriman pasukan atau laskar apa pun dari daerah lain untuk mengamankan Pilkada DKI. "Tidak perlu teman-teman dari daerah lain kirimkan laskar dan lain-lain, atau pengamanan ekstra ke tiap TPS dengan suasana mencurigai. Nggak usah," ucapnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Soni, seluruh elemen menginginkan Pilgub DKI pada 19 April mendatang berjalan tertib. Dia pun meminta masyarakat turut menjaga suasana kondusif dengan mempercayakan hal itu kepada pihak keamanan yang sudah diberi amanah.

"Kita pahami, terima kasih atas dukungannya. Kalau mau ikut amankan, cukup doa saja dari rumah masing-masing," ujarnya.

Soni menambahkan, untuk formasi pengamanan, sudah ada dari pihak KPU sebagai panitia, Polri, pamong praja, dan TNI yang akan disiagakan. "Pengamanan kita yang jelas ada dua pengamanan dari panitia. Internal panitia dan polisi di tiap TPS satu orang. Kemudian Mabes TNI untuk beberapa kawasan, dan Satpol PP tiap kawasan ada tim. Semua sama. Aman ada kami," kata Soni.

Sedangkan mengenai isu pemaksaan untuk memilih, Soni menyampaikan hal itu tidak akan ada. Ia juga menekankan bahwa tindakan tersebut melanggar kebebasan seseorang.

"Itu pidana. Memaksa orang untuk memilih dengan intimidasi, dilaporkan polisi. Itu tidak boleh. Saya imbau kepada seluruh warga Jakarta untuk selenggarakan pilkada, selain aman, nyaman, juga menggembirakan," tuturnya. (nif/erd)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads