Bela Novanto soal Pencekalan, Fahri: Ketua Ada Pertemuan di Turki

Bela Novanto soal Pencekalan, Fahri: Ketua Ada Pertemuan di Turki

Hary Lukita Wardani - detikNews
Rabu, 12 Apr 2017 20:08 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah terus membela Ketua DPR Setya Novanto yang dicekal ke luar negeri oleh KPK. Fahri mengatakan dalam waktu dekat Novanto harus terbang ke Turki untuk mendatangi acara pertemuan ketua parlemen negara-negara industri.

"Kita sudah mengirimkan kepada presiden (nota keberatan pencekalan) agar meminta kepada menteri polhukam, dirjen imigrasi agar tidak mengeluarkan cekal kepada ketua DPR. Sebab dalam waktu dekat ada beberapa kegiatan diplomasi luar negeri akan dilakukan ketua DPR dalam undangannya harus dihadiri sendiri," ujar Fahri di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Fahri mengatakan pertemuan itu adalah pertemuan antar ketua parlemen di Negara Industri. Menurutnya, Novanto harus menghadiri acara tersebut sendiri dan tidak bisa diwakilkan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tanggal 21 April 2017 ada pertemuan MICTA di Turki, itu pertemuan antar ketua parlemen di negara industri. Di antaranya Meksiko, Indonesia, Turki, Australia, dan Korea Selatan kalau nggak salah. Dan itu harus ketua yang datang kalau yang MICTA," ucapnya.

Selain ke Turki, kata Fahri, tanggal 29 April nanti DPR juga akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi. Namun dia tak mengatakan apakah rencana itu sudah pasti.

"Ini kita lagi urus yang Saudi (tanggal 29 April), karena melanjutkan kunjungan Raja Salman, itu juga sedang menunggu jawaban. Belum ada jawaban resminya karena ini proses sudah jalan, sudah ada omongan dengan dubes sudah dilakukan jadi kita harus bersiap," kata Fahri.

Terkait hal tersebut, dia mengatakan DPR telah mengirimkan dua surat kepada Presiden Joko Widodo. Yaitu nota protes terkait pencekalan Novanto dan surat permintaan rapat konsultasi antar-pimpinan DPR dengan presiden untuk membahas masalah pencekalan.

"Ada dua surat yang kita kirim, surat pertama adalah nota protes yang kedua adalah permintaan rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan presiden untuk membahas masalah ini, itu kita sudah layangkan dua-dua nya tadi," tutup Fahri. (lkw/elz)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads