DetikNews
Rabu 12 April 2017, 19:18 WIB

KSP dan KLHS soal Semen Rembang: Perlu Studi Lanjutan 6-12 Bulan

Cici Marlina Rahayu - detikNews
KSP dan KLHS soal Semen Rembang: Perlu Studi Lanjutan 6-12 Bulan Suasana pertemuan terkait semen Rembang (Foto: Cici Marlina Rahayu/detikcom)
Jakarta - Kantor Staf Kepresiden (KSP), Kajian Strategis Lingkungan Hidup (KLHS), Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Geologi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo hingga Pemkab Rembang bertemu di istana Merdeka hari ini, Rabu (12/4/2017). Belum ada keputusan soal pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah.

Kepala KSP Teten Masduki mengatakan, rapat menerima laporan studi KLHS di Watuputih, Rembang. KLHS merupakan perintah presiden kepada Menteri LHK dan KSP untuk menguji kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam di Pegunungan Kendeng, khususnya wilayah cekungan air tanah (CAT) Watuputih.

Ada 2 tim KLHS. Satu tim di bawah Kementerian Lingkungan Hidup, satu lagi di bawah KSP. Tim pertama terdiri dari pejabat Kementerian LHK dan 15 ahli dari beragam universitas. Sedangkan tim kedua diketuai mantan Rektor Undip Semarang Sudharto P Hadi dan 11 ahli dari berbagai universitas.

"Nah tim KLHS pertama sudah melaporkan soal CAT Watuputih. Dalam 2 bulan ke depan, laporan KLHS untuk wilayah yang lebih luas akan dilaporkan," kata Teten.

Hasil KLHS tahap pertama dijadikan rujukan Kementerian LHK dan Kementerian ESDM untuk meneliti lebih lanjut terhadap fungsi lingkungan CAT Watuputih. "Selanjutnya, Kementerian ESDM akan melakukan studi lagi. Kira-kira antara 6 sampai 12 bulan," jelas Teten.

Teten menyebutkan penambangan di kawasan CAT Watuputih belum dapat dilakukan sampai ada keputusan status watuputih dapat ditambang atau tidak. "Jadi saya kira seperti itu hasil yang perlu kami sampaikan," tutupnya.

Sementara koordinator tim KLHS, Suryo Hadi Wibowo, menyatakan, Watuputih bukan hanya wilayah PT Semen Indonesia, tapi ada 21 pihak pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
"Maka ketika bicara konteks pabrik semen ada atau tidak, maka kita lihat totalitas dampak dari 22 (pemegang IUP) itu," kata Suryo.

"Oleh karena itu, KLHS sebagaimana disampaikan Pak Teten (KSP) merekomendasikan perlu ada lanjutan studi yang lebih dalam Kementerian ESDM," imbuhnya.

Pabrik semen di Rembang jadi kontroversi dan sempat masuk ke ranah hukum. Jadi tidaknya operasional pabrik tergantung KLHS. Informasi awal, seharusnya keputusan akan dikeluarkan April 2017 ini. Namun diputuskan perlu studi lanjutan lagi.
(try/van)
Komentar ...
Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: promosi[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed