Politikus PDIP Menentang Nota Keberatan DPR soal Pencekalan Novanto

Jakarta - Pimpinan DPR akan mengirim surat keberatan pencekalan Ketua DPR Setya Novanto kepada Presiden Joko Widodo karena dianggap mengganggu kinerja lembaga. Politikus PDIP Junimart Girsang tidak setuju dengan sikap keberatan itu karena KPK pasti punya alasan mengeluarkan rekomendasi pencekalan tersebut.

"KPK punya SOP. Mereka tidak bekerja asal begitu saja. Kalau ada nota keberatan ataupun protes terhadap KPK dengan alasan seorang pejabat maka lembaga itu akan terganggu kinerjanya, saya menentang keras nota keberatan seperti itu," ujar Junimart di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/4/2017).

Junimart kemudian bertanya soal maksud nota keberatan pencekalan tersebut. "Kenapa? Pencekalan ini kepentingan pribadi atau kepentingan lembaga? Jadi jangan dibenturkan, secara etika kerja sangat dilarang itu," tuturnya.

Menurut Junimart, jika Novanto dicekal ke luar negeri, masih ada pimpinan lain yang bisa mewakili. Dia meminta pimpinan tidak ketakutan.

"Yang saya pahami, pimpinan tidak satu di sini, ada 5. Kalau alasan akan mengganggu kinerja, tak akan terganggu, pimpinan bisa didelegasikan. Nggak usah satu ketakutanlah, biarkan proses hukum berjalan," ucapnya.

Junimart menuturkan, sewaktu ia masih sebagai pengacara sekitar 2014, kliennya juga sering dicekal bepergian ke luar negeri meski baru berstatus sebagai saksi, belum tersangka. Setelah proses hukum selesai, pasti KPK akan mencabut pencekalan itu.

Junimart juga menyebut, jika menurut pimpinan DPR ada sebuah pelanggaran, silakan mengajukan upaya hukum ke PTUN. "Kalau ada pasal yang dilanggar, silakan ajukan upaya hukum ke PTUN atau apa. Itu kan lebih cerdas, biar rakyat juga tahu, kita paham hukum nih," ujarnya.

Nota keberatan DPR terhadap pencekalan Novanto ini dipaparkan oleh dua pimpinan DPR, Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Mereka menyebut keberatan itu dikirim kepada Presiden Joko Widodo. (gbr/imk)