PDIP: Pemindahan Ibu Kota Harus Ada Perencanaan Strategis

Jakarta - Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar Jawa. PDIP menilai kajian itu harus dilakukan dengan baik sehingga nantinya berdampak pada pemerataan perekonomian di luar Jawa.

"Justru kita berharap akan mengintegrasikan kemajuan dan mempercepat kemajuan antarpulau sehingga kesenjangan antarwilayah itu bisa diatasi dan terintegrasi baik secara teritorial, ekonomi, politik, sosial, budaya. Bisa ditingkatkan dengan kajian adanya kemungkinan melakukan pemindahan ibu kota tersebut," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (11/4/2017).

Ia mengatakan harus dilihat adanya perencanaan strategis terkait pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa. Beberapa waktu lalu Palangkaraya diisukan sebagai tempat yang tepat untuk menjadi pusat pemerintahan pengganti Jakarta.

Hasto menyebut kajian itu selaras dengan rencana yang pernah diungkapkan Bung Karno pada beberapa waktu lalu. Ia menghormati keputusan kajian pemindahan ibu kota ke Palangkaraya karena dari segi geografis memang mungkinkan.

"Kalau kita lihat, harus ada perencanaan strategis. Bung Karno pernah merencanakan bagaimana Palangkaraya sebagai ibu kota masa depan Indonesia, tentu kita menghormati kajian yang dilakukan pemerintah untuk melanjutkan ide gagasan dan cita-cita Bung Karno mengingat Kalimantan tentu saja dari aspek geografis strategis sangat memungkinkan," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan saat ini tengah mengkaji rencana itu.

Bambang mengatakan beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat. Apalagi geliat pembangunan dan permukiman penduduk yang terus berjalan membuat Jakarta semakin padat.

"Jakarta tuh pusat segalanya, keuangan, industri, bisnis, dan pusat pemerintahan. Melihat kemacetan semakin parah, penurunan muka tanah semakin parah, maka perlu ada upaya untuk memecah konsentrasi pembangunan wilayah ini," tutur Bambang di gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (11/4/2017). (imk/imk)