Ketua Dewan Pakar Golkar: Pencekalan Novanto Hal Biasa

Ketua Dewan Pakar Golkar: Pencekalan Novanto Hal Biasa

Elza Astari Retaduari - detikNews
Selasa, 11 Apr 2017 18:23 WIB
Agung Laksono (Kiri) dan Setya Novanto (Kanan). Foto: Lamhot Aritonang/detikcom
Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto dicekal KPK terkait kasus korupsi e-KTP. Ketua Dewan Pakar Golkar, Agung Laksono pun memberikan pembelaan.

"Hal berkaitan dengan pencekalan ini suatu yang biasa dalam persidangan, jangan dianggap sebagai hal luar biasa," ungkap Agung kepada detikcom, Selasa (11/4/2017).

Pencekalan dalam penanganan kasus korupsi disebutnya hal yang lazim. Saat ini Novanto diketahui masih berstatus sebagai saksi, namun KPK belum bisa memastikan apakah pencekalan akan meningkatkan status Ketua DPR itu menjadi tersangka.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang sudah tahu pak Nov sudah bersaksi di persidangan. Sekarang ada pencekalan, itu kewenangan para hakim. Dan itu bisa jadi diterbitkan dan dicabut kembali oleh hakim," kata Agung.

Dia berharap agar persoalan pencekalan tersebut tidak disikapi berlebihan, khususnya dari internal partai. Apalagi Novanto menurut Agung bersikap kooperatif dalam penanganan kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,4 T itu.

"Mengingat Pak Nov kooperatif, maka tidak perlu bereaksi berlebihan, terutama pimpinan Golkar di daerah," ucapnya.

Akibat terseretnya Novanto pada kasus e-KTP, sejumlah kalangan di Golkar memang mulai menunjukkan sikap. Bahkan ada yang menginginkan digantinya kepemimpinan Golkar.

"Kasak-kusuk pergantian itu berlebihan. Kita harus menghormati asas praduga tak bersalah. Pak Nov sudah mengatakan siap diperiksa kapan saja. Kita harus berikan waktu pada proses hukum ini," terang Agung.

Dewan Pakar Golkar sendiri menurutnya tak akan mengambil langkah-langkah khusus menyusul terbitnya pencekalan terhadap Novanto. Agung mengaku dirinya justru berusaha menghindari gejolak di internal partai akibat perihal itu.

"Tidak akan melakukan apa-apa karena ini suatu proses hukum. Kita harus cegah agar tidak terjadi potensi perpecahan dan yang tidak menguntungkan Partai Golkar," sebutnya.

"Saya perlu antisipasi, ketika awal keluar berita ada kasus e-KTP, di awal sudah diimbau jangan sampai di dalam terjadi sikap-sikap berlebihan karena justru bisa memicu perpecahan," imbuh Agung.

Agung juga memastikan hingga saat ini internal partai solid dan tetap memberikan dukungan kepada Novanto dalam memimpin Golkar. "Kan pak Novanto sudah punya penasihat hukum, sudah punya langkah-langkah profesional. Kita berikan support dan tambah kompak," tutupnya. (elz/imk)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads