BNPT Dalami Kasus Anggota DPRD Pasuruan yang Dideportasi Turki

Jakarta - Anggota DPRD Pasuruan dari Fraksi PKS, Muhammad Nadir Umar, dijemput Densus 88 (Antiteror) usai dideportasi dari Turki karena menyeberang masuk ke Lebanon. Soal hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) belum mengambil kesimpulan, apakah aktivitas Umar terkait terorisme atau tidak.

"Kalau untuk yang PKS sedang dalam pengembangan penanganannya, karena masih berbagai macam motifnya, terutama masuk ke sana untuk (misi) humanitarian, memberikan bantuan," kata Kepala BNPT Komjen Pol Suhardi Alius usai bertemu Presiden Jokowi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (10/4/2017).

Umar dan seorang lain bernama Budi Mastur berangkat ke Turki untuk menyalurkan bantuan USD 20 ribu bagi pengungsi Suriah. Mereka bernaung dalam Yayasan Qouri Umah. Budi Mastur merupakan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Dakwan Nusantara (FDN). Pihak BNPT akan mendalami lembaga-lembaga terkait itu.

"Itu yang sedang kita tunggu juga laporannya, dan sedang dievaluasi," kata Suhardi.

Pihak kepolisian memang memiliki prosedur untuk memeriksa semua orang yang dideportasi dari Turki. Soalnya, para deportan ini banyak yang menjadi petarung dalam kelompok teroris, meski kedoknya terkadang adalah untuk misi kemanusiaan.

"Jadi banyak motifnya, makanya kita dalami juga. Ada yang pakai motif humanitarian atau membantu kemanusiaan, tapi ternyata di sana nanti jadi foreign terrorist fighter," tutur Suhardi.

Suhardi belum lama ini melawat ke Eropa. Di sana ditemukan fakta bahwa orang-orang yang menjadi FTF (Foreign Terrorist Fighter/Petarung Teroris Asing) bahkan tak terbatas pada satu jenis kelamin saja. Belajar dari pengalaman negara lain itu, Indonesia juga berusaha meningkatkan kewaspadaan.

Di Indonesia, kata dia, sudah ada 200 sampai 300 orang deportan. Suhardi menyampaikan ke Presiden dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar para ddeportan ini ditangani per daerah-daerah di Indonesia. Peran Pemerintah Daerah diperlukan.

"Pemerintah daerah harus bangun, jangan cuek. Contoh yang paling respons yaitu Bupati Purwakarta, Bupati Lamongan, itu luar biasa responsnya," tutur Suhardi.

Bila deteksi dini berjalan lancar, maka tak perlu ada kejadian-kejadian serangan yang memakan korban. Maka peran semua elemen diperlukan.

"Harusnya peranan media, peranan Pemda itu harus ada, jangan diam saja. Akses keamanan bisa dari Polri dan TNI, tapi akses sosial dan sebagainya itu keterlibatannya dari Pemerintah Daerah. Jadi jangan cuma nanti pas ada kejadian baru ribut," ujarnya. (dnu/rvk)