Sidang PK, OC Kaligis Keberatan Divonis Paling Berat

Audrey Santoso - detikNews
Senin, 10 Apr 2017 12:03 WIB
Sidang Peninjauan Kembali OC Kaligis (Foto: Agung Pambudhy-detikcom)
Jakarta - Terpidana kasus suap Ketua PTUN Medan OC Kaligis (OCK), keberatan divonis 10 tahun penjara. OCK menganggap Vonis kepada dirinya paling berat dibanding para terpidana lainnya yang terseret dalam kasus suap hakim PTUN Medan.

"Apakah Garry tidak menyandang titel officium nobile? Sama-sama officium nobile, tetapi Garry mengapa 2 tahun, sedang Pemohon PK 10 tahun? Bukankah ini bukti tebang pilih perlakuan tuntutan? Dari BAP Garry, Mustafa dan Panitera Syamsir Yusfan yang adalah bukti kekhilafan hakim, yang sama sekali tidak dibahas oleh Jaksa Penuntut Umum, terbukti bahwa aktor intelektualis adalah Garry," ungkap OC Kaligis dalam sidang PK di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (10/4/2017).

"Penuntut umum yang sama, yang telah ikut dalam semua proses Pemohon PK sebelumnya, sebagaimana tersebut. Itulah sebabnya Pemohon PK tetap berpendirian menolak kehadiran Jaksa," jelas OC Kaligis.

OC Kaligis membandingkan hukuman yang diterimanya yakni 10 tahun kurungan penjara, yang lebih berat dari para pihak yang terlibat dalam kasusnya. Di kasus ini, terpidana lainnya rata-rata dihukum di bawah 5 tahun.

"Faktanya sekali lagi sekali Garry yang OTT selaku pelaku utama hanya divonis kurang lebih 2 tahun, Rio Capella penerima suap Rp 150 juta hanya menjalankan hukuman 1 tahun 2 bulan, panitera dan para hakim di bawah 5 tahun," terangnya.

OC Kaligis juga memohon kepada majelis hakim sidang PK agar mempertimbangkan hal-hal yang telah disumbangkan dirinya untuk dunia hukum di tanah air. Salah satunya saat meniadakan kewenangan Komisi Yudisial (KY) yang menyikapi substansi putusan hakim di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatan di MK tersebut, OC menjelaskan dirinya sebagai penggugat yang membela posisi Mahkamah Agung (MA).

"Ketika dengan lahirnya Komisi Yudisial, substansi putusan hakim menjadi objek pemeriksaan KY, termasuk pelanggaran etika. Adalah Pemohon PK yang mewakili Mahkamah Agung untuk menggugat KY di Mahkamah Konstitusi dalam perkara MK. Akhirnya Pemohon PK memenangkan perkara di MK tersebut, sehingga sejak itu KY tidak lagi berwewenang mengutak atik para hakim sepanjang substansi putusan yang diputuskan baik oleh Judex Factie maupun Judex Juris," kata OCK. (aud/rvk)