.webp)
Jumlah siswa SMA/MA di Aceh yang mengikuti UN tahun ini berjumlah 55.786 pelajar dengan total sekolah sebanyak 705 sekolah. Dari jumlah tersebut, 397 sekolah atau 36.886 siswa mengikuti UNBK. Sementara untuk UNKP berjumlah 18.900 siswa atau 308 sekolah.
Kepala Dinas Pendidikan Aceh Laisani, mengatakan, penyebab banyaknya siswa yang masih mengikuti UNKP karena ada tiga faktor. Pertama soal listrik yang kerap byar pet (padam-nyala) dalam sebulan terakhir, tidak ada koneksi jaringan internet dan terakhir kurang kesiapan sekolah untuk menerapkan UNBK.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, jumlah siswa yang mengikut UNBK untuk tahun ini lebih banyak dibandingkan UNKP. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan PLN agar tidak terjadi pemadaman listrik selama empat hari pelaksanaan UN.
"Hari ini kita belum dapat laporan adanya pemadaman listrik di kabupaten-kabupaten," jelas Laisani.
Saat pelaksanaan UN Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) minggu lalu, pemadaman listrik beberapa kali terjadi. Hal ini mengganggu para siswa yang sedang mengerjakan soal melalui komputer. Pemadaman berlangsung selama 10 hingga 15 menit. Setelah itu kembali normal.
"Waktu UN SMK memang ada beberapa kabupaten yang sempat mati listrik kemudian hidup lagi. Tapi kita sudah berkoordinasi dengan PLN untuk tidak memadamkan listrik selama UN," tuturnya.
Terpisah, Koalisi Barisan Guru Bersatu (Kobar-GB) Provinsi Aceh mempertanyakan alasan pihak sekolah tidak menggunakan UNBK.
"Apa maksudnya sekolah di provinsi masih ada yang menggunakan UNKP bukan UNBK. Apa mau melakukan kecurangan sehingga masih mempertahankan UNKP," Ketua Kobar-GB Provinsi Aceh, Sayuti Aulia.
Menurut Sayuti, Sekolah SMA dan SMK di Banda Aceh rata-rata sudah dilengkapi dengan komputer dan jaringan internet yang memadai. Sehingga tidak ada alasan lagi sekolah di Ibu Kota Provinsi Aceh menggelar ujian dengan kertas dan pensil.
"Kalau di ibu kota provinsi masih seperti itu ada sesuatu yang patut dipertanyakan. Apakah ini suatu strategi untuk membantu siswa-siswa dalam UN seperti tahun-tahun sebelumnya," jelas Sayuti.
Kobar-GB juga mempertanyakan kinerja PLN yang masih memadamkan listrik saat UN. Listrik di Tanah Rencong yang kerap hidup mati juga menjadi salah satu alasan masih diterapkannya UNKP.
"Kalau pada saat UN listrik mati ini kesalahan fatal dari direktur. Dan ini harus dilihat oleh pemerintah, Direktur PLN itu harus diberikan suatu sanksi menurut kami," jelasnya. (idh/rvk)
