Tidak Ada Anggota KPU yang Lolos dari Dugaan Korupsi

Jakarta - Hasil audit investigatif BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap KPU membuka tabir dugaan korupsi di lembaga itu. Tidak ada anggota KPU yang lolos dari dugaan korupsi. Hanya saja, nama Hamid Awaluddin dan Valina Sinka tidak disebut secara langsung dalam laporan audit itu. Hasil audit investigatif BPK ini telah diserahkan kepada DPR, Kamis (21/4/2005). Berdasarkan bocoran yang didapatkan detikcom dari salah satu sumber yang dapat dipercaya, laporan itu memuat indikasi penyimpangan-penyimpangan di KPU beserta inisial-inisial yang diduga terkait. Ada lima proyek pengadaan logistik pemilu legislatif di KPU yang diduga mengalami penyimpangan. Yaitu, pengadaan kotak suara, pengadaan surat suara, pengadaan tinta, perangkat TI (teknologi informasi), dan pengadaan sampul surat suara. Dalam proyek kotak suara, anggota KPU yang diduga terlibat hanya berinisial MWK. Orang-orang yang diduga terlibat lainnya adalah Kepala Biro Logistik RMP, Kepala Bagian Pengadaan B, PT SIP yang dipimpin oleh SM, PT TM, dan CV A. Sedangkan dalam proyek pengadaan surat suara, banyak anggota KPU yang diduga terlibat. Yaitu NS, RS, DD, MWK, CM dan AU. Para panitia pengadaan dari staf KPU juga dinyatakan terkait dengan dugaan penyimpangan proyek ini, seperti Wasekjen KPU berinisial SS. Dugaan penyimpangan pengadaan tinta diduga melibatkan semua anggota KPU (pleno KPU). Pleno KPU terdiri dari semua anggota KPU.Dalam proyek perangkat TI, disebutkan tidak ada anggota KPU yang diduga terlibat. Yang diduga terkait dengan penyimpangan ini adalah kelompok kerja pemeriksaan dan penelitian pengadaan barang atau jasa informasi teknologi KPU, berinisial SS cs, tim ahli TI KPU berinisial TAM cs, tim PMO KPU berinisial BNBP cs, dan Direktur PT Integrasi Teknologi Tbk berinisial AS.Sedangkan dalam proyek pengadaan sampul surat suara, tidak ada anggota KPU yang diduga terlibat. Dugaan penyimpangan dalam proyek ini hanya melibatkan sekretaris panitia pengadaan berinisial BA, Direktur PT WP berinisial JJA, konsultan pengadaan perhitungan biaya berisial SM, Wasekjen KPU SS, dan rekanan pengadaan pencetak distribusi sampul. (asy/)