"Yang bilang siapa? Dicek saja. Digelembungkan nggak bisa, dikempesin nggak bisa. Yang bisa yang normal-normal. Kan bisa dicek semua," ujar Djarot seusai pengajian di kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Sabtu (8/4/2017).
Djarot meminta isu-isu tersebut tidak dilontarkan hanya karena persaingan di kontestasi pilkada. Semua hal yang dicurigai, dapat dicek langsung, kasihan masyarakat jika dilempar isu tak benar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia pun meminta kepada pihak yang merasa ada penggelembungan jumlah DPT untuk menelusuri kebenarannya. Penambahan DPT ini diyakini Djarot karena ada warga yang kemarin belum terdaftar untuk menggunakan hak konstitusionalnya.
"Jadi, kalau misalnya ada yang merasa jumlah DPT digelembungkan, ini kan masih ada waktu, susuri supaya betul-betul fixed. Siapa pun yang mempunyai hak konstitusional untuk memilih, harus mendapatkan haknya. Tidak boleh menghilangkan hak konstitusional warga. Mereka yang tidak mempunyai hak tidak boleh masuk menggunakan hak pilih," jelasnya.
Sebelumnya, cawagub nomor urut 3 Sandiaga Salahuddin Uno menyebut ada upaya mobilisasi dan penggelembungan jumlah pemilih di putaran kedua seiring dengan penambahan jumlah DPT, yang mencapai lebih dari 109 ribu orang.
"Saya serahkan kepada tim karena ada beberapa peningkatan yang sangat mengkhawatirkan. Dan itu seperti ada penggelembungan dan mobilisasi," ujar Sandi di Perkampungan Industri Kecil (PIK), Cakung, Jakarta Timur, Jumat (7/4). (gbr/aan)











































