MK Minta Mendagri Laksanakan Putusan 'Pembatalan Perda'

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus kewenangan Mendagri membatalkan peraturan daerah (perda). Pihaknya meminta pihak terkait menghormati dan menaati putusan tersebut.

"Sikap yang harus ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghormati, menaati, dan melaksanakan putusan MK," ujar jubir MK Fajar Laksono kepada detikcom, Jumat (7/4/2017).

Terlepas sikap Mendagri Tjahjo Kumolo yang mengeluhkan putusan MK, Fajar melihat sikap itu masih dalam batasan wajar.

"Putusan pengadilan boleh-boleh saja menimbulkan respons spontan apa saja, oleh siapa saja. Itu wajar terjadi pada hampir semua putusan pengadilan di mana pun, terutama oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan putusan," paparnya.

Fajar menjelaskan putusan MK memiliki sifat mengikat dan terakhir. Terlebih putusan itu dilakukan setelah melalui proses persidangan yang terbuka untuk umum.

"Itu telah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam perkara dengan transparan dan dilandasi argumentasi hukum yang jelas untuk dipertanggungjawabkan," ujar Fajar.

Fajar menjelaskan, dalam konteks pencabutan kewenangan Mendagri membatalkan perda, hal itu tidak serta-merta mengakhiri jalan para pihak yang merasa keberatan.

"Ya pastilah, sudah dipertimbangkan MK itu. Karena masih ada MA melalui mekanisme judicial review," pungkasnya.

Kewenangan pembatalan perda menjadi hak Mahkamah Agung (MA). Mendagri Tjahjo Kumolo menyesalkan putusan itu.

"Saya sebagai Mendagri, jujur, tidak habis pikir dengan putusan MK yang mencabut kewenangan Mendagri membatalkan perda-perda yang jelas-jelas menghambat investasi," kata Tjahjo kepada wartawan, Jumat (7/4/2017). (edo/asp)