Kemenhub Usul Regulasi soal Ojek Diatur Pemda

Jakarta - Regulasi soal ojek konvensional dan ojek online saat ini belum masuk dalam undang-undang. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyarankan agar regulasi mengenai ojek diatur oleh pemerintah daerah (pemda).

"Contohnya Jogja, di Malioboro ada andong. Andong termasuk angkutan umum karena kita naik dan bayar, tetapi tidak ada di dalam undang-undang, namun tetap diatur oleh pemda. Misalnya, supaya tidak membahayakan di malam hari, andong pakai reflektor. Begitupun dengan ojek, harus diatur oleh pemda," ujar Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (6/4/2017) malam.

Alasan ojek belum masuk dalam UU adalah tidak efisiennya dalam penggunaan ruang lalu lintas. Sugihardjo menyarankan warga menggunakan transportasi massal sebagai solusi atas kemacetan.

"Kalau kita bicara kemacetan lalu lintas, kita harus berpihak pada angkutan massal, apakah itu BRT, MRT atau LRT. Satu BRT Transjakarta dapat mengangkut banyak orang walau mereka duduk rapat dan sebagian berdiri di dalam bus, tapi ruang lalu lintas jadi efisien," ujarnya.

Sugihardjo khawatir ojek konvensional dan ojek online dapat menjadi kompetitor transportasi massal. Di sisi lain, Kemenhub terus berupaya meningkatkan angkutan massal baik angkutan massal berbasis jalan atau BRT juga angkutan massal berbasis rel, yaitu MRT dan LRT.

"Kita terus berupaya memperbaiki angkutan massal, dari sisi jangkauan wilayah operasinya, kualitas layanannya, termasuk waktu operasinya. Sambil menunggu itu, ojek kita tata dengan local wisdom (kebijakan atau peraturan daerah)," tutup Sugihardjo. (dkp/dkp)