Pilkada 2018, Jateng hingga NTB Jadi Tantangan KPU-Bawaslu Baru

Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menilai Pilkada Serentak 2018 menjadi tantangan KPU-Bawaslu yang baru. Sebab, ada enam provinsi yang mempunyai potensi masalah.

"Di depan mata ada problematika tentang persiapan Pilkada Serentak 2018 yang jumlahnya lebih sedikit. Tetapi itu provinsi besar, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumut, Bali, dan NTB. Jadi dari sisi jumlah itu lebih sedikit, tetapi dari potensi persoalan itu jauh lebih besar," kata Wahyu Setiawan dalam acara diskusi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

Kendati begitu, dia menilai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang Pemilu perlu direvisi karena Pilkada Serentak 2017 masih banyak kekurangan. Misalnya, calon tunggal terpilih secara sah meski kotak suara kosong.

"Pilkada Serentak 2017 yang lalu ada beberapa hal yang belum terakomodasi dalam regulasi, baik dalam undang-undang maupun PKPU. Ini juga perlu segera diselesaikan. Sebenarnya sudah tidak ada calon tunggal, karena memberikan hak politiknya kepada kotak kosong pun itu sah, bukan golput," ujar Wahyu.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berharap daftar pemilih tetap (DPT) tak bermasalah saat pelaksanaan pilkada serentak. Meski pemilih tak punya KTP, setiap warga harus tercatat Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Apa pun, jangan dipersulit, punya KTP atau tidak, surat keterangan kelurahan, siapa pun dia harus tercatat dalam data kependudukan yang valid. Kami apresiasi Mendagri karena DPT penting," kata Taufik di kesempatan yang sama. (idh/idh)