Mulyana: Penyidikan Korupsi KPU Jangan 'Politik Belah Bambu'

Jakarta - Tahu kan caranya membelah bambu? Yang sebelah diinjak, yang sebelah diangkat. Nah, Mulyana Wira Kusumah mengharapkan proses hukum atas dugaan korupsi di Komisi Pemilihan Umum tidak menggunakan politik belah bambu itu.Harapan agar pengusutan kasus korupsi di KPU dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif ini disampaikan Mulyana melalui pengacaranya, Robikin Emhaz.Menurut Robikin, usai menemui Mulyana di Rumah Tahanan Salemba, Jl. Percetakan Negara, Jakarta, Kamis (21/4/2005), kliennya mendukung langkah Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil audit investigatif terhadap KPU ke DPR. Jika kemudian proses itu menyeret rekan-rekannya sesama anggota KPU, itu konsekuensinya. "Asal proses itu tidak pilih-pilih dan kemudian melakukan politik belah bambu, yang satu diinjak yang satu diangkat," kata Robikin menirukan Mulyana.Tidak dijelaskan lebih jauh oleh Robikin soal politik belah bambu yang dimaksud. Tapi, logikanya, yang dimaksud adalah bukan cuma Mulyana yang dikorbankan (diinjak), sementara anggota KPU lainnya diselamatkan (diangkat).Audit BPK Belum FinalWalau kliennya mendukung penyerahan hasil audit BPK ke DPR namun Robikin menilai hasil audit itu belum final. Sebab seharusnya hasil audity BPK ditanggapi terlebih dahulu oleh lembaga yang diaudit, yakni KPU."KPU secara institusi seharusnya diberi kesempatan untuk menanggapi laporan tersebut. Jadi, hasil laporan yang sekarang diserahkan BPK ke DPR sifatnya belum final karena tidak melalui proses tanggapan tersebut," ujar Robikin.Soal pernyataaan Ketua BPK Anwar Nasution yang sudah mengundang Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin untuk menanggapi hasil audit tersebut, Robikin mengaku belum mengetahuinya. (gtp/)