KPU: Jumlah Komisioner Tidak Perlu Terlalu Banyak

Jakarta - DPR memiliki rencana akan menambah jumlah komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU). Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay berpendapat bahwa penambahan tersebut cukup relevan.

"Ya sebenarnya relevan saja (penambahan komisioner KPU)," ujar Hadar di sela-sela menghadiri acara FGD persiapan penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk pemilu 2019 yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis, (6/4/2017).

Namun demikian, Hadar menyatakan bahwa hal tersebut juga harus melalui berbagai pertimbangan. Selain itu, dia juga berharap agar jumlah yang ditetapkan tidak akan terlalu banyak.

"Nggak apa-apa. Tapi harus dipertimbangkan, kalau cuma nambah-nambah aja, menurut saya sih nggak usah dan jangan juga terlalu banyak ya. Karena sebetulnya yang dibutuhkan itu kerja keseharian di lapangan," katanya.

Terkait jumlah tersebut, Hadar mengatakan bahwa Indonesia memang sedikit berbeda. Dia menyebut jumlah komisioner di Indonesia cukup banyak jika dibandingkan dengan negara lain.

"Kita ini sebetulnya tidak seperti di negara-negara kebanyakan. Negara lain, kebanyakan, tidak memiliki komisioner di tingkat daerah. Sedangkan di Indonesia, di semua tingkatan ada komisionernya, baik tingkat kota maupun provinsi. Kita ini sudah punya banyak sekali komisioner, jadi sebenarnya nggak perlu lagi nambah, tapi ya itu otoritas DPR," katanya.

Hadar mengatakan pertimbangan mengenai penambahan itu juga harus melihat fakta bahwa saat ini KPU telah memiliki jumlah komisioner yang cukup banyak. Selain itu, dia juga menyebut bahwa jika terlalu banyak, maka komisioner KPU akan sulit mengambil keputusan.

"Karena kalau banyak, itu juga akan mempersulit (KPU) ketika mengambil keputusan supaya kompak. Kalau nanti jalan sendiri-sendiri kan bisa menimbulkan kekacauan juga," tuturnya.

Selain itu, jika ada penambahan jumlah komisioner di pusat maka konsekuensinya jumlah komisioner di daerah akan berkurang. Hal ini terkait dengan penyesuaian porsi kerja serta jumlah luas wilayah dan penduduk. Menurut Hadar, hal tersebut merupakan sebuah usulan yang pernah disampaikan oleh KPU.

"Pemikiran itu merupakan sebuah hal yang pernah kami usulkan. Karena memang ada satu daerah yang jumlah kecamatannya banyak, sedangkan yang lainnya sedikit, sedangkan jumlah komisionernya sama. Jadi ya nggak apa-apa (ada usulan penambahan). Kita cari ukuran yang pas, agar kerja semakin menjadi efektif dan efisien," tutupnya. (hld/imk)