"Hari ini kita melanjutkan agenda panja yang memang dalam agenda sudah disepakati oleh Mendagri, ketika 18 isu krusial selesai maka kita masukan ke panja. Nah, hari ini kita lakukan sidang lanjutan kemarin hari ini akan memperdalam fungsi pengawasan," ujar Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2016).
Yandri mengatakan akan ada pengawas pada setiap TPS untuk meminimalisir terjadinya kecurangan. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan pemilu di Indonesia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengenai hasil rekapitulasi yang rencananya akan dihitung langsung di Kabupaten Yandri mengatakan masih dalam pembahasan dan pertimbangan.
"Itu sudah kita bahas itu sudah masuk ke jenjang penghitungan suara dan udah kita bahas dari TPS langsung ke KKPS cuma amnesti saja, kecamatan juga tidak dibuka kotak suaranya, langsung dihitung di Kabupaten tapi itu masih perdebatan," ujar Yandri
"Ini masih opsi, semangatnya adalah banyaknya suara tercecer karena banyaknya tahapan penghitungan diberbagai tingkatan. Itu yang berusaha kita hindari, mungkin kita akan pangkas ditingkat desa atau kecamatan," pungkas Yandri.
(lkw/ams)










































