Warga Yogya Tak Terima Wakilnya di DPD Dihinakan

Yogyakarta - Puluhan warga menggelar aksi solidaritas di kantor DPD DIY di Jl Kusumanegara, Yogyakarta, Rabu (5/4/2017). Mereka mengecam sidang paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang ricuh. Mereka juga tidak terima atas terjadinya tindak kekerasan yang menimpa senator asal DIY, Afnan Hadikusumo.

Spanduk bertulisan 'Bersihkan DPD RI dari Preman Politik' terpasang di depan pintu masuk kantor DPD DIY. Perwakilan warga satu per satu menyampaikan orasinya. Mereka mendesak kepolisian mengusut kasus kekerasan yang menimpa Afnan Hadikusumo.

"Kami kecewa melihat itu, kekerasan itu harusnya tidak terjadi di gedung rakyat. Jangan ada lagi preman-preman seperti itu di lembaga negara ini," ungkap Miftah Bachria Saadah dari perwakilan Perempuan Adiluhung DIY dalam orasinya.

Budayawan Yogya, Ahmad Charis Zubair, mengatakan aksi premanisme telah terjadi di lembaga terhormat yang mestinya tidak boleh ada kekerasan. Kondisi ini menunjukkan ada hal serius, yakni sakitnya kondisi berbangsa dan bernegara kita.

"Bukan hanya persoalan dibantingnya Afnan di ruang seperti itu. Tapi ini menjadi titik introspeksi kita. Di balik itu menunjukkan sakitnya kondisi berbangsa dan bernegara kita," katanya saat orasi.

Perwakilan Pemuda Muhammadiyah DIY, Iwan Setiawan, mengatakan Afnan Hadikusumo adalah kader Muhammadiyah yang patut dibela. Di negara ini banyak lembaga negara yang terdegradasi karena kasus korupsi dan lainnya. DPD sangat diharapkan bisa menjadi perwakilan daerah, namun kenyataannya justru menjadi kendaraan politik.

"Kami menuntut DPD dikembalikan fungsinya menjadi perwakilan daerah. Mendesak aparat menindak pelaku kekerasan terhadap Afnan Hadikusumo," kata Iwan.

Aksi solidaritas warga DIY ini menyatakan mengecam tindakan kekerasan oknum anggota DPD RI terhadap Afnan Hadikusumo. Polisi juga didesak mengusut tindak kekerasan terhadap Afnan. Apalagi, selaku korban, putra Pahlawan Nasional Ki Bagus Hadikusumo tersebut juga telah menyampaikan laporan kepada pihak kepolisian.

Massa aksi juga mengecam tindakan pejabat Mahkamah Agung yang inkonsisten dengan melantik kepemimpinan ilegal DPD RI. Selain itu, mereka menuntut dikembalikannya DPD RI sebagai wadah aspirasi nonpartisan dan independen yang mewakili kepentingan daerah.

Aksi tersebut diikuti berbagai perwakilan elemen masyarakat dari perwakilan Muhammadiyah, seniman, budayawan, organisasi perempuan, dan lain-lain. (mbr/mbr)