Mendagri Teken Pengadaan 7 Juta Blanko e-KTP

Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku sudah menandatangani pengadaan blanko KTP elektronik (e-KTP) sebanyak 7 juta lembar. Pendistribusiannya dilakukan pada akhir Maret.

"Blanko e-KTP saya sudah teken kontrak minggu ketiga (Maret-red) untuk pengadaan 7 juta. Sehingga akhir Maret sudah kita distribusikan sebagian untuk DKI yang memasuki pilkada kedua," kata Tjahjo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Tjahjo mengatakan, pendistribusian selanjutnya akan dilakukan secara bertahap ke beberapa daerah hingga selesai pada bulan April ini.

Menurutnya, perusahaan yang memenangi tender proyek pengadaan blanko e-KTP tersebut yakni perusahaan dalam negeri sendiri. Namun Tjahjo tak merinci nama perusahaan tersebut.

"Yang menang perusahaan dalam negeri. Itu pengadaan 7 juta, sehingga sampai sekarang sudah 96,54 persen dari catatan 4,5 juta yang sudah mendaftar data induk tapi masih ada yang dobel-dobel masih ada lebih kurang 3 juta," jelasnya.

"Tapi target kami tahun ini selesai," imbuh dia.

Tjahjo pun meminta maaf jika dalam pelaksanaan percepatan pendistribusian e-KTP ini ke masyarakat mengalami kendala. Terlebih dengan adanya kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang saat ini tengah ditangani KPK.

"Ya mohon maaf karena hampir 100 pejabat kami yang 1,5 tahun ini bolak-balik ke KPK. Jadi secara psikis terganggu ya, tapi secara optimalisasi sudah bisa tercapai dengan baik. Itu saja," katanya.

Tjahjo optimis pendistribusian e-KTP akan selesai pada April ini, sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk selanjutnya, pihaknya akan menyediakan sebanyak 3 juta lembar blanko e-KTP untuk yang baru mendaftar.

"Mulai bertahap yang 4,5 juta yang tertunda menerima blankonya (pada April ini-red), mudah-mudahan sudah kita distribusikan. Terus kami menyediakan per tahun 3 juta untuk yang KTP dari bujangan ke menikah, dari remaja ke dewasa, yang rusak, yang pindah alamat itu rata-rata pertahun 5 juta sudah," jelasnya.

Selain itu, Tjahjo juga menjelaskan sedang dilakukannya tender pemeliharaan server yang sebelumnya dipegang oleh perusahaan asal Amerika Serikat. "Itu akan ditarik ke perusahaan lain," katanya.

Namun terkait pencetakan blanko e-KTP, Tjahjo mengatakan belum bisa sepenuhnya dilakukan di dalam negeri. "Masih kombinasi, karena nyetak chipnya masih di luar negeri," katanya.

Sementara itu, terkait pendistribusian blanko e-KTP, Tjahjo mengatakan tidak ada prioritas ke daerah tertentu. Untuk Jakarta, terakhir pihaknya sudah mengirim sebanyak 200 ribu draf untuk yang belum memiliki e-KTP.

"Saya kira untuk Maret sudah kita kirim draf ke Jakarta, lebih kurang 200 ribu yang belum punya e-KTP, yang baru suket (surat keterangan) istilahnya. Kemudian akan bertahap sesuai daerah. Ya mudah-mudahan 4,5 juta yang tertunda, kami mohon maaf, karena permasalahan yang kompleks tidak bisa tercukupi dengan baik," kata Tjahjo.

(jor/fdn)