Desakan Pembubaran DPD Makin Nyaring

Jakarta - Rusuh dalam sidang paripurna DPD yang berujung pemilihan Oesman Sapta Odang sebagai Ketua DPD mendapat kritik dari sejumlah lembaga pemerhati parlemen. Mereka terus mendesak agar DPD dibubarkan.

"Kami melihat ketika parpol (partai politik) berkuasa di DPD dan kemudian DPR, maka tidak ada bedanya DPD dan DPR RI, maka saya sepakat kalau kita harus membubarkan DPD," ujar perwakilan dari Komite Pemantauan Legislatif (Kopel) Indonesia, Anwar Rozak, dalam jumpa pers di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Anwar juga mengatakan ada dualisme kepemimpinan di DPD. Hal itu dinilai tidak kondusif bagi lembaga ini.

"Terlepas sah-tidaknya tadi malam, faktanya ada dualisme kepemimpinan di DPD. Ini menjadi hal yang buruk bagi DPD, kerja DPD menjadi tidak efektif, tidak ada situasi kondusif untuk membuat kebijakan. Dualisme kepemimpinan harus diakhiri, di DPD didominasi partai politik," ucap Anwar.

Baca Juga: Formappi: Daripada Diperalat Politisi, Lebih Baik Bubarkan DPD

Senada dengan Kopel, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz, tidak berkeberatan DPD dibubarkan jika tidak bisa menyelesaikan polemik yang terjadi saat ini. Namun ada proses panjang yang harus dilalui.

"Pembubaran itu upaya terakhir kalau dia (DPD) tidak bisa selesaikan polemik ini. Saya tidak keberatan, tapi tentu tidak mudah untuk bubarkan DPD karena harus melalui amendemen Undang-Undang Dasar," ujar Donal.

Dia menyarankan langkah perbaikan untuk DPD. Para anggota diminta menyatukan suara perwakilan daerah yang non-parpol untuk melawan perompakan di DPD.

"Ini menjadi suara publik yang harus didengar anggota DPD, hati nuraninya yang harus didengar dengan mementingkan daerah. Langkah ke depan, menurut saya, orang-orang baik di DPD harus berkonsolidasi melawan upaya perompakan di DPD," tuturnya. (imk/erd)