DPD Dianggap Sudah Dibajak Parpol

Jakarta - DPD kini banyak diisi anggota parpol, bahkan Ketua DPD yang baru terpilih, yaitu Oesman Sapta, adalah Ketum Hanura. Hal ini dianggap sebagai kiamat bagi aspirasi daerah.

"Apa yang terjadi ini kiamat bagi aspirasi daerah. Saat ini kepentingan daerah tidak lagi mampu terakomodasi dalam sistem, karena DPD telah dibegal oleh orang yang haus kekuasaan," ujar Manajer Advokasi Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (Yappika) Hendrik Rosdinar dalam jumpa pers di PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Menurutnya, hal tersebut adalah kemunduran desentralisasi daerah. Hal tersebut dinilai jalan kembalinya rezim Orde Baru. Ia menyampaikan DPD telah dibajak oleh partai politik.

"Tidak lagi mencerminkan aspirasi dari daerah. Kepentingan daerah saya rasa saat ini akan mengalami kemunduran. Ini perlahan pasti upaya desentralisasi kekuasaan Orde Baru telah dikembalikan. Tidak ada parpol yang desentralisai, DPD telah dibajak parpol," imbuhnya.

"Mereka tidak mematuhi putusan MA. Lantas apa yang dipakai sebagai acuan. Itu diduga nafsu politik, ini kemunduran DPD dan demokrasi. Masih relevankah di DPD dalam sistem keterwakilan kita?" kata Hendrik.

Sebelumnya diberitakan, Oesman Sapta dipilih menjadi Ketua DPD didampingi Nono Sampono dan Darmayanti Lubis. Sejumlah anggota DPD melayangkan protes soal penunjukan ketiga orang tersebut sebagai pimpinan DPD.

Siang ini, rencananya akan dilakukan pengambilan sumpah jabatan pimpinan DPD yang baru. Di ruang sidang di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, sudah terlihat beberapa panitia untuk mempersiapkan acara sumpah jabatan. (lkw/imk)