DPR Gali Pandangan Calon Komisioner Bawaslu Soal Deparpolisasi

Jakarta - Komisi II DPR hari ini menggelar uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon anggota komisioner Bawaslu. Dari beberapa pertanyaan dari anggota Komisi II, salah satunya bertanya tentang deparpolisasi.

"Bagaimana teman-teman mencermati fenomena deparpolisasi. Beberapa momen waduh ngeri juga memberikan jarak antara parpol, politisi dan penyelenggara pemilu. Bagaimana Anda melihat demokrasi, parpol, politisi, politik secara pribadi," ujar Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan, di Komplek Parlemen, Jl Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat, Selasa (4/4/2017).

Salah satu calon anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar menyatakan tidak setuju dengan isu deparpolisiasi. Menurutnya parpol atau partai politik adalah roh dalam demokrasi.

"Saya tidak setuju ada isu deparpolisasi di Indonesia. Parpol adalah pilar demokrasi di kita, hak-hak politik diterjemahkan kuat. Jadi parpol itu menjadi bagian bagaimana kita menggeraknya. Bagaimana kita tidak membutuhkan parpol tapi negara ini dijalankan oleh parpol yang tugasnya dijalankan oleh peraturan perundang-undangan dan penganggaran. Itu peran parpol," ujar Fritz.

Anggota lainnya seperti Mohammad Nadjib juga tidsk setuju soal parpolisasi. Menurutnya, partai politik itu penting untuk mempertahankan eksistensi dalam demokrasi.

"Parpolisasi saya sepakat parpol niscaya dalam demokrasi. Parpol harus kuat dan profesional, eksistensi harus dipertahankan," ujarnya. (imk/imk)